Kemiskinan di Cirebon Turun, Tapi Ketimpangan Semakin Tinggi

Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada awal 2025 berada di angka 11,00%. Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan  2023 yang mencapai 11,20%, kondisi tersebut masih lebih buruk dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 pada 2019, di mana tingkat kemiskinan hanya 9,94%.

Selain itu, ketimpangan pengeluaran di Kabupaten Cirebon juga menjadi tantangan besar. Gini rasio, yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan, mencapai 0,361 pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan rata-rata gini rasio selama periode 2020-2023, yang berada di angka 0,348.

Judiharto menilai, meningkatnya ketimpangan ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata di semua lapisan masyarakat. "Kelompok ekonomi atas tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan kelompok menengah dan bawah. Ketimpangan ini menambah kompleksitas dalam upaya pengentasan kemiskinan," jelasnya.

Kemiskinan memiliki dampak langsung pada akses pendidikan dan kesehatan masyarakat. Penduduk miskin cenderung kesulitan mengakses fasilitas pendidikan berkualitas, sehingga mereka tidak dapat bersaing di pasar kerja.

"Ketika pendidikan rendah, peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi lebih kecil. Hal ini memperkuat lingkaran kemiskinan yang sulit diputus," kata Judiharto.

Di sektor kesehatan, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan memadai juga menjadi masalah. Banyak penduduk miskin yang tidak mampu membiayai kebutuhan kesehatan mereka, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas dan kualitas hidup mereka.

Judiharto menekankan, solusi untuk mengatasi kemiskinan harus melibatkan pendekatan multidimensi, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Ia juga mendorong pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) memang membantu masyarakat miskin, tetapi Judiharto mengingatkan bahwa ini hanya solusi jangka pendek.

"Kita perlu membangun fondasi yang lebih kuat, seperti meningkatkan akses pendidikan dan menciptakan lapangan kerja yang layak. Ini adalah langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang," tegasnya.

BPS juga menyoroti pentingnya kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis data akurat dan terbarukan. Kebijakan yang tepat sasaran hanya dapat tercapai jika pemerintah memiliki data yang detail mengenai kondisi masyarakat miskin.

"Program yang berbasis data akan lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Dengan begitu, kita bisa memprioritaskan kelompok yang benar-benar membutuhkan," ujar Judiharto.

Ia juga menyarankan agar pemerintah secara rutin mengevaluasi program-program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.

Meski tantangan besar masih membayangi, Judiharto optimistis tren penurunan kemiskinan di Kabupaten Cirebon memberikan harapan. Ia menekankan pentingnya langkah-langkah yang konsisten dan inovatif untuk terus menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas SDM.

"Pembangunan SDM adalah kunci untuk memutus lingkaran kemiskinan. Ketika masyarakat memiliki akses pendidikan yang baik, kesehatan yang terjamin, dan pekerjaan yang layak, maka kualitas hidup mereka akan meningkat. Dengan demikian, kemiskinan dapat ditekan lebih jauh," tutup Judiharto.