Kemiskinan di Cirebon Turun, Tapi Ketimpangan Semakin Tinggi
Cirebon, IDN Times - Kabupaten Cirebon terus menghadapi tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) akibat tingginya angka kemiskinan. Meski tren penurunan kemiskinan menunjukkan hasil positif, angka tersebut masih menjadi penghambat utama peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, Judiharto Trisnadi, menyatakan kemiskinan di kabupaten ini merupakan masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan multidimensi untuk menanganinya. Kemiskinan memiliki hubungan erat dengan tingkat pendidikan.
"Penduduk miskin sering kali tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang memadai. Akibatnya, mereka sulit mendapatkan pekerjaan layak dan tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Jika ini tidak segera diatasi, pembangunan SDM di Kabupaten Cirebon akan stagnan," ujar Judiharto, Jumat (3/1/2025).
1. Kemiskinan dan ketimpangan di Kabupaten Cirebon
Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada awal 2025 berada di angka 11,00%. Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan 2023 yang mencapai 11,20%, kondisi tersebut masih lebih buruk dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 pada 2019, di mana tingkat kemiskinan hanya 9,94%.
Selain itu, ketimpangan pengeluaran di Kabupaten Cirebon juga menjadi tantangan besar. Gini rasio, yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan, mencapai 0,361 pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan rata-rata gini rasio selama periode 2020-2023, yang berada di angka 0,348.
Judiharto menilai, meningkatnya ketimpangan ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata di semua lapisan masyarakat. "Kelompok ekonomi atas tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan kelompok menengah dan bawah. Ketimpangan ini menambah kompleksitas dalam upaya pengentasan kemiskinan," jelasnya.