Kementerian Haji dan Umrah baru disahkan oleh DPR RI
Dedi Mulyadi berharap kementerian ini bisa berdampak positif kepada aktivitas BIJB Kertajati
Keberangkatan jemaah haji periode 2026 akan ditangani langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut menyambut dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah yang baru disahkan oleh DPR RI. Keberadaan kementerian yang khusus menangani urusan ibadah suci ini diharapkan Dedi bisa berdampak positif kepada aktivitas BIJB Kertajati.
"Harapannya pengelolaan haji dan umroh bisa efektif dan kemudian terbebas dari tindakan-tindakan yang merugikan calon jemaah haji," kata Dedi di Gedung Sate, Bandung, dikutip Kamis (28/8/2025).
Menurutnya selain pengelolaan haji makin baik, kementerian anyar tersebut bisa mengoptimalkan operasional Bandara Internasional Jawa Barat atau Bandara Kertajati, Majalengka, agar berguna sebagai bandara penerbangan haji dan umrah.
Harapan itu disampaikan sekalipun sebenarnya bandara tersebut sudah menerbangkan jemaah haji asal Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan (Ciayumajakuning) pada periode 2025.
"Harapannya BIJB Kertajati bisa dijadikan bandara haji dan umroh untuk wilayah Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah," katanya.
Sementara itu Kanwil Kemenag Jabar memastikan keberangkatan jemaah haji periode 2026 akan ditangani langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah. Meski begitu, saat ini Kemenag Jabar masih bertugas untuk melakukan pendataan para calon jemaah.
Hal tersebut dipastikan sebab Kemenag Jabar masih belum mendapatkan instruksi pasti mengenai masa transisi tersebut. Sehingga, untuk urusan haji saat ini masih dilakukan oleh Kemenag belum ke kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah yang nantinya akan ada di Jabar.
"Kami menunggu instruksi pusat. Sekarang kami melanjutkan apa yang sudah direncakan untuk keberangkatan jemaah haji periode 2026," ujar Boy saat dikonfirmasi, Rabu (27/8/2025).
Beberapa proses yang dilakukan Kemenag Jabar saat ini yaitu pendataan calon jemaah haji hingga beberapa teknis keberangkatan nantinya. Boy mengungkapkan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) kementerian baru ini juga masih belum diterima Kemenag Jabar.
"Seperti di daerah sekarang sudah verifikasi jamaah. Tapi kalau perpindahan kami masih menunggu instruksi pusat dan SOTK di daerah sifatnya menunggu," katanya.
Disinggung mengenai kemungkinan seluruh teknis pelaksanaan haji 2026 akan ditangani langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah, Boy membenarkan hal tersebut.
"Keberangkatan haji 2026 langsung ditangani kementerian baru. Tapi kami belum tau bentuk SOTK seperti apa, masih menunggu. Kalau lihat di UU Kementerian Haji dan Umrah itu akan sampai ke kecamatan. Jadi Kanwil, kemudian kabupaten dan kota, baru kecamatan," kata Boy.
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah resmi disahkan menjadi UU. Aturan itu menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Adapun, pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna Ke-4 DPR masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengatakan, semua yang terkait dengan penyelenggaran haji akan dikendalikan dan dikoordinasikan oleh Kementerian Haji dan Umrah.