Kemenperin-Unpad Jalin Kerja Sama Dorong Transpormasi Industri Hijau

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi menjelaskan bahwa industri saat ini perlahan sudah mulai melakukan peralihan sehingga bisa masuk dalam ekosistem hijau. Selain mereka yang sudah sadar, ada juga pelaku industri yang terpaksa ikut serta.

"Jadi industri ini ada dua kemungkinan kita bertransformasi kepada industri hijau, bisa memang dengan kesadaran, jadi memang misalnya karena perusahaan induknya sudah mengimplementasikan industri hijau. Ada juga memang perusahaan yang tanda kutip dipaksakan karena permintaan dari pembelinya," kata dia.

Meski masih banyak pelaku industri belum ingin masuk ke ekosistem tersebut, maka berbagai pengembangan termasuk lewat perguruan tinggi diharap bisa memperluas informasi agar industri dalam negeri bisa segera bertransformasi.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad Prof. Zahrotul Rusyda Hinduan mengatakan, Unpad sangat mendukung untuk memberikan kesadaran mengenai industri hijau. Unpad optimistis kesadaran tersebut merupakan tahap awal yang sangat penting untuk nantinya seluruh masyarakat mau berprilaku hijau.

Dengan adanya kompetisi bagi mahasiswa, Unpad berharap ide-ide bagus dari mahasiswa yang kemudian mampu diadaptasi ketika memang dibutuhkan.

"Mohon bantuan dari pihak industri maupun kementerian untuk kita sama-sama mengembangkan generasi muda, khususnya terkait dengan penelitian di bidang green industry," ungkap Zahrotul.

Sebelumnya, Kemenperin telah mempromosikan Green Industry Service Company (Gisco) guna mengakselerasi penerapan industri hijau di Indonesia. Gisco bisa menjadi fasilitator untuk para pelaku usaha industri baik itu kawasan industri maupun kawasan lainnya dalam pembentukan lingkungan industri hijau.

Gisco dapat menjadi fasilitator pelaku industri seperti memberikan aspek fiskal yang bertujuan mempermudah agar beban penurunan gas emisi dan gas rumah kaca yang dihasilkan bisa dikompensasi.

Kemenperin pun berkomitmen nyata dalam mengurangi emisi karbon, pemerintah sedang melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kemenperin juga tengah menyusun regulasi terkait pengurangan emisi industri yang akan diberlakukan di tingkat lokasi fasilitas produksi industri pengolahan.