Kemendiktisaintek Siap Bantu Pemkot Bandung Atasi Masalah Sampah

Brian mengatakan, keterlibatan kampus tak hanya sebatas wacana. Perguruan tinggi akan dilibatkan dalam pemetaan kebutuhan infrastruktur pengolahan sampah, mulai dari komposting, maggotisasi, biodigester, hingga RDF (refuse derived fuel). Mahasiswa pun direncanakan diterjunkan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.

“Kampus memetakan kebutuhan komposting, maggotisasi, biodigester, RDF sampai rantai pasoknya. Setelah itu kita usulkan ke pemerintah pusat, jadi tidak membebani APBD,” ujar Brian.

Ia menilai pendekatan kolaboratif ini jauh lebih efisien dibanding membangun fasilitas waste to energy berskala besar yang biayanya bisa mencapai Rp2–3 triliun per unit. Bahkan, jika model ini berhasil di Bandung, skema serupa akan diperluas ke kota-kota lain di Indonesia tahun depan.

Bandung termasuk satu dari lima daerah yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pilot project pengelolaan sampah berbasis kolaborasi kampus dan pemerintah daerah. Empat daerah lainnya yakni Bogor, Tangerang, Purwokerto, dan Yogyakarta.

Brian menegaskan program ini akan melibatkan banyak pihak, mulai dari kampus, pemerintah pusat, Pemkot Bandung, hingga unsur TNI-Polri untuk pengawasan, khususnya di sektor hotel, restoran, kafe (horeka), dan pasar. Langkah penegakan hukum juga disiapkan, disertai insentif bagi pelaku usaha yang patuh terhadap aturan pengelolaan sampah.

“Kita jadikan Bandung panggung percontohan nasional. Tahun ini kita keroyok bersama,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memaparkan, timbulan sampah di Kota Bandung saat ini mencapai 1.507,85 ton per hari. Sekitar 60 persen di antaranya berasal dari rumah tangga, didominasi sisa makanan dan daun.

Namun, berdasarkan evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup, sampah yang benar-benar terkelola—dipilah, diolah, dan dimanfaatkan—baru sekitar 21,63 persen. Sisanya masih berakhir di TPA atau tercecer di lingkungan.

“Mindset yang harus kita ubah adalah ‘saya sudah bayar, sampah harus hilang’. Itu keliru. Sampah bukan soal hilang, tapi harus dikelola,” ujar Farhan.

Sebagai langkah konkret dari hulu, Pemkot Bandung meluncurkan program Gaslah (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah). Saat ini sudah direkrut 1.597 petugas atau satu orang per RW untuk mengedukasi warga sekaligus mengangkut sampah organik.

Setiap petugas ditargetkan mengumpulkan minimal 25 kilogram sampah organik per hari. Program ini ditopang anggaran sekitar Rp24 miliar per tahun dan dipantau lewat dashboard digital real-time.

Farhan menegaskan, kunci utama ada pada perubahan perilaku warga. Saat ini rata-rata warga Bandung menghasilkan 0,58 kilogram sampah per hari, dan ditargetkan turun di bawah 0,4 kilogram.

“Kalau kesadaran tidak dibangun, teknologi apa pun nanti ambyar,” katanya.