Kelompok Masyarakat Jabar Harap Bank Tanah Mampu Atasi Sengkarut Lahan

Pandangan tersebut diperkuat oleh Akademisi Universitas Pasundan, Itto Turyandi, yang menyoroti bahwa jarak antara regulasi dan implementasi di sektor pertanahan memang masih sangat jauh. Mengingat usia Badan Bank Tanah yang tergolong baru, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor secara menyeluruh.

"Bank Tanah sendiri kondisinya kan masih bayi, baru berjalan kurang dari lima tahun. Di samping harus terus melakukan sosialisasi, juga harus ada kolaborasi konsep ABCGN (Academic, Business, Community, Government, Media). Konsep kolaborasi inilah yang harus disiapkan untuk menjaga pertanahan ini," ujar Dr. Itto.

Dalam forum tersebut, pihak LSM dan akademisi merumuskan sejumlah rekomendasi strategis agar operasionalisasi Badan Bank Tanah dapat berjalan optimal, transparan, dan berpihak pada keadilan masyarakat.

Pertama, Penerapan Kolaborasi Pentahelix (ABCGN): Penyelesaian sengketa lahan wajib melibatkan sinergi penuh antara lima elemen: Pemerintah (Badan Bank Tanah & ATR/BPN), Akademisi (solusi ideal), Pelaku Bisnis (pendampingan produktivitas), Komunitas/LSM (pengawal masyarakat), dan Media (publikasi informasi).

Kedua, pendampingan Ekonomi Penerima Tanah, yakni lahan yang didistribusikan kepada masyarakat tidak boleh dibiarkan telantar. Dr. Itto menegaskan bahwa pelaku bisnis harus dilibatkan untuk mendampingi masyarakat agar pemanfaatan tanah lebih produktif demi mendongkrak kesejahteraan.

Ketiga, Pusat Pengaduan Berbasis Bukti (Evidence-Based Call Center): Mendorong Badan Bank Tanah membuka saluran pengaduan resmi. Setiap laporan konflik lahan (seperti masalah verponding atau pendudukan tanah) wajib berbasis bukti yang jelas. Data yang valid ini penting agar saat Badan Bank Tanah melakukan dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, solusi yang dibawa didasarkan pada data konkret, bukan sekadar wacana.

Keempat, keterbukaan dan integrasi data lahan terlantar yang bersumber dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan (TORA dan HPKTP) diberikan secara terbuka sesuai dengan asas keterbukaan informasi untuk publik.

Kelima, pembentukan pengadilan agraria. Sehingga kasus-kasus konflik dan sengketa lahan bisa diselsaikan secara cepat dan memenuhi rasa kadilan semua pihak secara cepat dan tepat.

Sementara itu, Wakil Kepala Divisi Perolehan III Badan Bank Tanah, Ali Rahman menyambut positif dukungan dan rekomendasi yang diberikan. Pihaknya menjadikan kesenjangan antara regulasi dan realita di lapangan sebagai ruang untuk perbaikan (room for improvement).

Ali menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021, Badan Bank Tanah merupakan lembaga khusus atau sui generis yang dibentuk negara untuk mengelola tanah negara yang belum jelas kepemilikannya, tanah terlantar, maupun lahan yang belum memiliki tata kelola yang optimal.

Badan Bank Tanah berkomitmen menjadikan Jawa Barat sebagai model percontohan kerja nyata dalam penyelesaian masalah pertanahan agar tidak terjebak dalam diskursus tanpa akhir.

Melalui wadah urun rembuk ini, sinergi yang terbangun diharapkan dapat menjadi pemicu (trigger) utama agar eksistensi Badan Bank Tanah semakin dikenal luas dan menjadi alternatif solusi terbaik demi terwujudnya keadilan hukum serta kemakmuran agraria di Indonesia.

“Jadi kami ingin menunjukkan bahwa ini lembaga yang memang didirikan oleh negara untuk tujuan supaya hadir kepada masyarakat,” kata Ali.

Adapun dalam kegiatan Urun Rembuk Pertanahan ini turut dihadiri oleh Komite Penggerak Pariwisata (Kompepar) Jawa Barat, Forum Masyarakat Peduli Pertanahan, Sekartani, Patriot Siliwangi Sejati, Aliansi Kesatria Jaga Satru dan LSM 345.