Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
SMKN 1 Pontianak lalai isi PDSS siswa. (IDN Times/Teri).

Bandung, IDN Times - Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) menjadi polemik akibat kelalaian pihak sekolah yang telat memasukkan data siswa. Hal ini membuat para siswa tersebut dipastikan tidak bisa ikut dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN).

Ketika penutupan memasukkan data pada 31 Januari 2025, di Jawa Barat terdapat 108 sekolah yang gagal menyelesaikan kewajiban pengisian PDSS. Kelalaian tersebut membut banyak siswa yang dianggap laik (eligibel) akhirnya tidak mendapat kesempatan ikut SNBP.

Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Jabar Awan Suparwana mengatakan, ketika penutupan jadwal pengisian PDSS baru diketahui ada 108 sekolah menengah atas (SMA/SMAK-sederajat) yang kemudian datanya tidak masuk. Karena banyak yang gagal, kementerian pendidikan lantas memperpanjang jadwal pengisian.

"Untuk SMA Negeri ini kita masih ada tiga sekolah yang tidak bisa diperbaiki karena tahapan mereka terlalu jauh dari kata selesai. Jadi itu tidak bisa diselematkan (ikut SNBP)," kata Awan kepada IDN Times, Rabu (12/2/2025).

Dari tiga sekolah itu ada ratusan siswa yang harus mengubur mimpinya bisa masuk ke kampus negeri lewat SNBP. Mereka nantinya hanya bisa ikut pada tes tertulis yang digelar serentak atau tes mandiri yang diselenggarakan masing-masing perguruan tinggi.

Dengan adanya tiga sekolah negeri yang gagal mengisikan data, Disdik Jabar telah melakukan koordinasi bersama pihak sekolah berkaitan untuk mencari jalan terbaik agar para siswa punya peluang masuk kampus negeri. Salah satunya dengan memberikan pengayaan atau les tambahan pada mereka yang eligible dan seharusnya layak ikut SNBP.

Harapannya para siswa ini memiliki peluang lebih besar agar bisa masuk ke kampus negeri pilihan mereka melalui tes tertulis yang bakal diadakan pada waktu berbeda dari SNBP.

"Jadi ini seperti kompensasi untuk siswa dari sekolah. Skemanya nanti sekolah yang atur baik anggarannya atau lainnya," kata Awan.

1. Harus ada perbaikan cara kerja di sekolah

Ilustrasi siswa demo terkait SNBP (IDN Times/Indah Permata Sari)

Dengan kasus ini, Awan menyebut harus ada perbaikan pada sistem sekolah khususnya yang berkaitan dengan pendataan siswa. Selama ini setiap sekolah mayoritas hanya punya satu orang yang diwajibkan memasukkan data siswa pada sistem tersebut. Kondisi ini dianggap tidak laik terlebih ketika ada keperluan seperti SNBP.

Seharusnya ketika ada persiapan SNBP atau lainnya yang mengharuskan data siswa masuk pada sebuah aplikasi atau bank data tertentu dalam kurun waktu yang ditentukan, sekolah bisa memiliki tim yang isinya lebih dari dua orang. Harapannya, tidak ada lagi keterlambatan petugas memasukkan data.

"Ke depan harus ada perbaikan karena kalau seperti sekarang tim input (memasukkan) data hanya satu orang potensi kegagalannya besar, makanya harus ada tim tidak tertumpu pada satu orang," kata dia.

Ketika petugas yang bertanggung jawab hanya satu orang, bisa saja petugas itu lupa atau mengalami sakit sehingga tidak bisa bekerja dalam kurun waktu yang diharuskan memasukkan data. Mekansime ini yang wajib dibenahi agar kejadian seperti sekarang tak terulang.

2. Yang lalai bisa disanksi

Editorial Team

Tonton lebih seru di