Bandung, IDN Times - Kegiatan Jalsah Salanah jamaah Ahmadiyah Indonesia di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana, Kuningan, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah. Pada Jumat (6/12/2024), mereka berdalih pelarangan dilakukan untuk menjaga kondusivitas.
"Kami mendapatkan pernyataan dari kepala desa Manislor yang merupakan salah satu jamaah Ahmadiyah bahwasannya dibatalkannya kegiatan ini demi menjaga kondusivitas di Kabupaten Kuningan," ungkap Pj Bupati Kuningan, Agus Toyib melalui keterangan resminya.
Pj Bupati Agus Toyib mengungkapkan, pelarangan kegiatan ini didasarkan kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang larangan kegiatan Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat.
Di mana pada bab III yang menerangkan larangan aktivitas jamaah Ahmadiyah pasal 3 ayat 1 yaitu penganut anggota dan atau anggota pengurus jamaah Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas dan atau kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran, penafsiran, dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.
Pembatalan kegiatan Jalsah Salanah Jamaah Ahmadiyah Kuningan ini juga tertuang didalam surat yang dikeluarkan oleh JAI kepada PJ Bupati Kuningan No 065/KETUA/XXI/2024 perihal pembatalan Jalsah Salanah Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024.
"Di dalam surat tersebut disampaikan juga permohonan maaf kepada Pj Bupati Kuningan dan jajaran Forkopimda Kabupaten Kuningan," kata Toyib.
Merespons hal tersebut, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan, paling penting dalam kondisi ini yaitu kondusivitas, dan pemerintah daerah harus menjaga toleransi umat beragama.
Bey sendiri belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai persoalan ini. Ia hanya meminta agar toleransi umat beragama bisa dijaga oleh warga Kabupaten Kuningan.
"Harus menjaga ketertiban, ketentraman, dan juga menjaga toleransi semua pihak," kata Bey di Bandung, Sabtu (7/12/2024).
Sementara itu pembatalan kegiatan ini turut disorot berbagai pihak, seperti Konsorsium Inklusi tang terdiri dari INFID, Setara Institute, Maarif Institute, Yayasan Inklusif, Medialink, Unika Soegijapranata, Fatayat NU Jawa Barat, dan Fatayat NU Jawa Timur.
Dalam pernyataan sikap, Konsorsium Inklusi mendesak pemerintah untuk tidak tunduk terhadap tekanan kelompok intoleran yang menolak pelaksanaan Jalsah Salanah 2024. Penolakan tersebut harus dilihat sebagai aspirasi biasa yang tidak boleh diistimewakan menjadi sikap negara.
Sebagai catatan, Jalsah Salanah selama ini juga mendapatkan dukungan yang besar dari para akademisi, masyarakat sipil, media, bahkan pejabat negara. Konsorsium Inklusi menilai, pelarangan Jalsah Salanah oleh Forkopimda Kuningan yang dibingkai dalam narasi menjaga kerukunan dan ketertiban umum hanyalah alibi yang semakin melanggengkan tindakan diskriminatif pemerintah terhadap kelompok minoritas.
Negara dan alat negara justru hanya menciptakan ‘penertiban’, alih-alih memberikan perlindungan dan menjamin iklim kebebasan beragama yang inklusif. Oleh sebabnya mereka meminta kepada pemerintah, khususnya Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Mabes Polri untuk menjamin dan melindungi pelaksanaan Jalsah Salanah sebagai Hak Konstitusional Warga Negara yang dijamin UUD Negara RI tahun 1945.