Kecewa Sikap Dedi, Fraksi PDIP Walk Out Saat Rapat DPRD Jabar

Dia menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan sudah menyampaikan kepada pimpinan DPRD Jabar, agar Dedi Mulyadi mengklarifikasi pernyataan itu.

"Kami walk out demi kehormatan lembaga DPRD, bukan kehormatan fraksi. Jadi kami perlu berbuat dan perlu saya sampaikan ke pimpinan, minta klarifikasi dari Gubernur," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Doni Maradona Hutabarat menyebut bahwa Dedi Mulyadi memang merupakan kepala daerah atau gubernur. Namun, negara ini dibangun menggunakan konsep politik Trias Politika yang terdiri dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ketiga lembaga itu tentunya saling berhubungan dan harus saling menjaga.

"Kami bahwa pernyataan Dia (Dedi Mulyadi) di Musrenbang, di situ dihadiri sekian banyak orang, sekian banyak tokoh. Uccapan itu mendiskreditkan bahkan, kalau saya bilang bisa melecehkan lembaga (DPRD). Kalau lembaga dilecehkan, otomatis ke anggota juga dilecehkan," tutur Doni.

Doni tidak melarang apabila Dedi Mulyadi bisa menjalankan roda pemerintahan tanpa adanya DPRD. Namun, Dedi Mulyadi harus mengurus APBD serta membuat Ranperda sendiri, tanpa melibatkan DPRD.

"Dia sebagai eksekutif bisa berjalan sendiri menjalankan pemerintahan, enggak bisa. Kalau Dia berpikiran bisa menjalankan sendiri pemerintahan ini, ya silakan. APBD-nya urus sendiri, Ranperda-nya buat sendiri, jangan dibicarakan ke DPRD," katanya.

Ia memastikan, Fraksi PDI Perjuangan tidak mempersoalkan program yang sedang dijalankan oleh Dedi Mulyadi, melainkan aturan untuk menjalankan pemerintahan.

"Ini bukan persoalan apa programnya, tidak ada. Ini terkait aturan. Dia tidak bisa jalan bersendiri, ada eksekutif, ada legislatif. Bukan hanya KDM yang pengin Jawa Barat maju. Setiap anggota DPRD provinsi yang jumlahnya 120 orang, juga pasti mimpinya Jawa Barat bisa lebih baik ke depannya," ujarnya.

Dikutip dari akun YouTube Bappeda Jabar ketika Musrenbang, dalam pidatonya, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa apa yang diletakkan ada yang harus terorkestrasi dan ada yang harus dilakukan sendiri.

Dia menjelaskan, hal yang harus dilakukan sendiri yaitu, membongkar bangunan di pinggir sungai yang menyalahi aturan. Menurutnya, hal itu tidak harus didiskusikan dengan DPRD karena di situ ada konstituennya.

"Kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Diskusinya tidak akan berhari-hari, nanti aspirasinya berkembang. Bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih bongkar sendiri. Kenapa agar bapak (anggota DPRD) tidak cacat, agar bapak tidak pusing menghadapi konstituen," kata Dedi.

Kemudian, Dedi mencontohkan hal yang harus terorkestrasi dengan pihak lainnya termasuk DPRD yaitu, tentang anggaran. Walaupun tidak seluruh anggaran harus terorkestrasi, asalkan diberi otoritas dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Tapi ada hal yang harus terorkestrasi, apa itu, anggaran. Kemudian ada anggaran yang tidak terorkestrasi, apa itu, penggeseran anggaran. Karena saya diberi otoritas oleh Pak Mendagri, Pak Dedi lakukan percepatan, bikin perencanaan yang cepat, karena Pak Dedi harus menyongsong perubahan dengan cepat," ujarnya.

"Tetapi nanti ada lagi yang dibicarakan secara bersama. Nanti perubahan anggaran, nanti APBD 2026, itu akan saya lakukan lagi," kata dia menambahkan.

Dedi mengaku, ia tidak pernah berpikir mengenai anggaran ketika melakukan tugas-tugasnya sebagai gubernur. Sebab, ia menyakini rezeki itu akan mengikuti, ketika bekerja dengan baik.

"Kalau saya bergerak saya tidak pernah berpikir anggaran. Yang penting harus berjalan, yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun (uang akan mengikuti), rejeki mah nuturkeun (rezeki akan mengikuti) karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," kata dia.

Dedi menambahkan, dulu para raja tidak pernah menyusun APBD, bahkan VOC tidak pernah meminta persetujuan DPR untuk membangun gedung negara di Cirebon. Namun, hasil dari pembangunan para raja dan kelompok dagang masih bagus hingga saat ini.

"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. (Hasilnya) Bagus. Yang ada persetujuan DPR-nya, kita sudah beberapa kali (membangun) SD ge rarugrug (juga pada runtuh)," ucapnya.