Kawal Putusan MK, HMI Majalengka Tutup Jalan KH. Abdul Halim

Berbagai protes disampaikan massa lewat tulisan di spanduk. Beberapa di antaranya menyoroti Joko 'Jokowi' Widodo yang dinilai bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi saat ini.

'Demokrasi dibegal Jokowi, Demokrasi diamputasi' jadi tulisan dalam spanduk yang dibawa massa.

DPR RI sendiri sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan sidang. Hal itu setelah jumlah anggota dewan tidak memenuhi kuorum.

Ketua Umum HMI Cabang Majalengka Rizfan Al Auzi Hidayatusidq mengatakan, aksi itu merupakan bentuk mengawal keputusan MK. Selain itu, aksi yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB itu pun merupakan perlawanan terhadap DPR RI yang dinilai melawan konstitusi.

"Kani turun ke jalan terkait putusan MK yang dianulir DPR RI, putusan MK nomor 60. Tuntutannya supaya tidak disahkan oleh DPR RI dan tidak disetujui oleh presiden," kata dia.

HMI menilai, langkah DPR tidak bisa dibenarkan. Lebih dari itu, revisi juga dinilai memiliki kepentingan untuk kelompok tertentu.

"Tidak rasional. Ini kan ada suatu kepentingan yang dibangun," kata dia.

Rizfan menjelaskan, hari ini aksi hanya dilakukan oleh HMI saja. Ke depan, jika DPR RI masih kekeuh, tidak menutup kemungkinan akan ada aksi yang lebih besar lagi.

"Ini hanya dari HMI saja, gak semua datang," kata dia.

Aksi dengan melibatkan jumlah yang besar bisa dilakukan, ketika DPR RI masih kekeuh dengan kehendaknya. Tidak hanya kalangan mahasiswa, Rizfan menegaskan, aksi juga bisa melibatkan masyarakat luas.

"Kami akan mengadakan besar-besaran. Sebagai parlemen jalanan, kami mengajak semua elemen yang ada di Majalengka untuk aksi tersebut. Kami masih di sini, di Majalengka. Ada rencana gabung bersama teman-teman ke Provinsi," ujarnya.