Kalah di Pengadilan, Lahan Sunda Wiwitan di Kuningan Bakal dieksekusi

Menurutnya, kepastian ini berdasarkan pada beberapa dokumen penting yang di keluarkan oleh sesepuh terdahulu seperti, Pangeran Madrais Sadewa Alibasa dan Pangeran Tedjabuwana dengan memberikan hak pengelolaan aset tersebut kepada tokoh-tokoh masyarakat.

AKUR Sunda Wiwitan menyatakan hal tersebut tercatat dalam surat pernyataan pada 1964 dan 1975 oleh Pangeran Tedjabuwana

Dalam pernyataan itu disebutkan Pangeran Tedjabuwana memberikan mandat pengelolaan aset-asetnya kepada tokoh-tokoh masyarakat. Lalu tokoh-tokoh itu mendirikan yayasan dan menyerahkan pengelolaan aset bersama tersebut kepada lembaga itu.

Dengan pengelolaan tinggalan Pangeran Madrais dan Pangeran Tedjabuwana oleh Yayasan maka pengelolaan aset tersebut bukan milik orang per orang atau pribadi melainkan sebagai aset komunal, dan ditindaklanjuti Yayasan Pendidikan Tri Mulya.

"Untuk merawat dan menjaga tinggalan aset komunal itu maka Yayasan mengajukan perlindungan kepada negara terhadap kawasan Gedung Paseban Tri Panca Tunggal sebagai Cagar Budaya Nasional," ujar Tati melalui siaran pers dikutip IDN Times, Rabu (18/5/2022).

Dia menuturkan, dari keterangan dan bukti yang dimiliki tanah ini bukanlah tanah pribadi yang kemudian bisa diwariskan. Artinya, keputusan PN Kuningan yang mengeluarkan surat perintah pelaksanaan pencocokan (Constatering) dan sita eksekusi hari ini jelas tidak sesuai hukum.

"Hal itu sangat merugikan masyarakat Adat Karuhun Sunda Wiwitan, menimbang bahwa Tanah Adat Mayasih diduga telah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang bekerja sama dengan pelaku yang membelokkan sejarah dan secara fakta ingin merampasi tanah-tanah adat, dan membunuh hak-hak komunal dan kebersamaan hidup masyarakat adat," kata dia.

Menjelang dijalankannya perintah Pengadilan Negeri kuningan dengan Surat No. W.11.U16/825/HK.02/4/2022, Mengenai perihal pelaksanaan pencocokan (Constatering) dan sita Eksekusi nomor 1/Pdt.Eks. /2022/ PN Kng Jo. Nomor 7/Pdt.G/2009/Pn.Kng, masyarakat AKUR dengan tegas menolak segala bentuk sesuai surat tersebut yang memberikan ruang dalam eksekusi lahan tanah adat mayasih.

AKUR menilai majelis hakim telah keliru memahami objectum litis-nya. Karena mereka memahami obyek ini sebagai sengketa waris, padahal jelas bahwa tanah ini bukanlah sengketa waris, melainkan sengketa atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terjadi pada masyarakat hukum adat.

"Atas kekeliruan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut berdampak hilang dan terampasnya tanah milik adat sesuai yang di amanatkan leluhur yang seharusnya dijaga kelestariannya," kata dia.

Hingga berita ini diturunkan, IDN Times belum mendapat penjelasan lebih rinci dari PN Kuningan maupun Pemkab Kuningan.