Bandung, IDN Times - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat resmi mengantongi legitimasi hukum dari pengurus pusat. Kepastian ini menjadi titik awal bagi organisasi untuk bergerak lebih cepat dalam menyusun program kerja dan memperkuat peran di daerah.
Di bawah kepemimpinan Almer Faiq Rusydi, Kadin Jabar langsung menyiapkan langkah strategis, mulai dari rencana Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) hingga penertiban penggunaan atribut organisasi di seluruh wilayah.
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Kadin Jawa Barat, Akhmad Hidayatullah menuturkan, kepengurusan Kadin Jawa Barat masa bakti 2025–2030 resmi mengantongi Surat Keputusan (SK) dari Kadin Indonesia. Dokumen bernomor SKEP/220/DP/XI/2025 itu ditandatangani Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, pada 25 November 2025.
Dengan terbitnya SK tersebut, kepengurusan Kadin Jabar dinyatakan sah secara hukum. Legalitas ini menjadi dasar kuat untuk menjalankan roda organisasi sekaligus memperkuat posisi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.
"Kadin Jabar juga akan melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," kata dia melalui siaran pers, Minggu (19/4/2026).
Sebagai langkah awal, Kadin Jawa Barat akan menggelar Rapimprov dalam waktu dekat. Forum ini akan difokuskan pada penyusunan program kerja yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, Kadin Jabar memiliki kewenangan menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten (Mukab) dan Musyawarah Kota (Mukota), terutama di 17 daerah yang tengah memasuki masa transisi kepemimpinan.
Sejauh ini, proses konsolidasi telah berjalan di sejumlah wilayah. Kadin Jabar mengawal suksesi kepemimpinan di Kota Cirebon, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Karawang. Pada 15 April 2026, Mukab Karawang menetapkan Rafiudin sebagai ketua secara aklamasi.
Kadin Jawa Barat juga menegaskan sikap terhadap penggunaan nama dan atribut organisasi. Dengan legalitas yang telah dikantongi, organisasi memiliki dasar kuat untuk menindak penyalahgunaan.
Akhmad Hidayatullah menyatakan, pihaknya akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang menggunakan nama atau logo Kadin Jabar tanpa izin resmi.
"Penertiban ini dilakukan untuk menjaga marwah organisasi sekaligus memastikan Kadin Jabar berjalan secara profesional dan transparan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata dia.