Kadernya Terlibat Kasus Meikarta, PDIP Angkat Tangan

Sekretaris DPD PDIP Abdy Yuhana mengatakan, fakta persidangan terkait kasus dugaan suap Meikarta tersebut di luar urusan partainya. Maka itu, hingga saat ini PDIP tidak merespons apapun informasi tersebut.
 
“Kami tidak punya tanggapan, karena tidak ada kaitannya dengan urusan partai. Itu kan urusan pribadi, partai tidak memberikan komentar apa-apa. Apakah melanggar hukum atau tidak, ini kan masih premature,” kata Abdy, saat dihubungi pada Selasa (22/1).

Meski demikian, Abdy mengaku jika PDIP menunggu proses hukum dalam kasus penyuapan Meikarta.

Menurut dia, jika terbukti menerima suap, PDIP tidak pernah meminta ketiga kadernya untuk melakukan pelanggaran itu.
 
“Terkait tindakan partai, kami masih menunggu proses hukum. Karena sejauh ini kami tidak melihat ada urusannya dengan partai. Semuanya murni kehendak individu,” tuturnya.

Abdy pun menampik jika Iwa diduga menerima uang Rp1 miliar guna bekal mencalonkan diri maju sebagai Bakal Calon Gubernur Jawa Barat dalam Pilgub Jabar 2018. PDIP, kata dia, bergotong royong untuk mencalonkan kadernya.
 
“Pilgub sudah selesai, dan dugaan itu tidak ada sama sekali. Tidak ada dalam PDIP yang mengharuskan calon gubernur menyetor uang ke PDIP. SIlakan dikonofirmasi,” ujar Abdy, yang juga berperan sebagai Ketua Tim Pemenangan PDIP dalam Pilgub 2018.
 

Di sisi lain, Abdy mengaku sudah menghubungi ketiga kadernya tersebut untuk menanyakan terkait keterlibatan mereka dalam kasus suap Meikarta. Namun, ia enggan mengemukakan hasil obrolannya.
 
“Partai sudah menanyakan (pada ketiga kader), karena itu harus. Bertanya secara formal memang belum, tapi informal sudah. Katanya memang tidak ada kaitan dengan kepentingan partai,” katanya.
 

Henry Lincoln, terdakwa kasus suap meikarta, memastikan bahwa Pemkab Bekasi telah memberi Sekda Iwa fulus sebesar Rp1 miliar. Pemberian itu, kata Henry, dilakukan melalui Sulaeman yang juga menjadi mediator bagi Iwa dan Pemkab Bekasi.
 
“Diserahkan di Grand Wisata, Bekasi,” kata Henry.
 
Henry merupakan PNS Pemkab Bekasi yang diutus Neneng untuk menjadi mediator antara Pemkab dan Pemrov Jabar. ukan tanpa maksud Neneng mengutus Henry. Selain mampu menjalin komunikasi dengan Iwa, dia pun merupakan ponakan dari Presiden Direktur PT Lippo, Theo Sambuaga.
 
Dalam persidangan kasus suap Meikarta Senin (21/1) di Pengadilan Negeri Bandung, Henry mengaku sudah tiga kali bertemu dengan Iwa selama mengurusi izin pembangunan Meikarta, tepatnya pada 2017. Pertemuan pertama dilakukan di rest area KM 72 tol Purbaleunyi arah Kota Bandung.
 
“Waktu itu dengan pak Sulaeman (DPRD Bekasi) ada juga bu Neneng (Neneng Rahmi, Bekas Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kab. Bekasi). Waktu itu kami dipertemukan dengan Iwa oleh Sulaeman dan Waras. Pak Sulaeman dan pak Waras bilang kalau Iwa adalah Calon Gubernur Jawa Barat,” kata Henry.
 
Setelah pertemuan, kata Henry, ia mendengar dari Waras bahwa Iwa meminta Rp1 miliar untuk menyetujui izin pembangunan Meikarta.