Kabar Baik, Upah Buruh di Jabar Tahun Depan Masih Mungkin Naik

Menurut Taufik, dalam penentuan UMK memang tergantung setiap daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 78 tahun 2015 tentang pengupahan, kenaikan UMK harus menghitung inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Khusus untuk 2020 jika menghitung dengan cara ini jelas bisa jadi ada penurunan, sebab pertumbuhan ekonomi secara nasional pun angkanya minus. Sedangkan untuk melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) sejauh ini belum semua melakukan karena terganggu pandemik COVID-19.

"Jadi intinya UMP itu kan batas terendah sehingga ditetapkan dan jangan sampai ada UMK di bawah UMP," kata Taufik.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto mendesak agar Gubernur Jawa Barat menaikkan UMP Jawa Barat minimal delapan persen.

"UMP bukan tanggung jawab presiden, bukan tanggung jawab menteri. Makanya, kita minta kepada Gubernur Jabar menaikan upah minimum minimal delapan persen seperti tahun lalu," kata Roy.

Dia juga menyayangkan pemerintah menjadikan pandemik COVID-19 sebagai alasan tak naiknya upah minimum pada 2021. Di sisi lain, buruh juga berharap ada kenaikan UMK di setiap daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Masih ada waktu untuk daerah untuk melakukan perhitungan yang nantinya diusulkan ke pemerintah provinsi

Roy pun memastikan serikat buruh dari berbagai pabrik siap kembali turun ke jalan untuk melakukan aksi agar pemerintah daerah bisa menaikkan upah. Jangan sampai alasan perlambatan ekonomi jadi tameng tidak menaikkan upah buruh, padahal tahun depan pertumbuhan ekonomi diprediksi akan membaik.

"Tanggal 6, 9, 20, dan 21 November adalah rangkaian kegiatan dalam penentuan upah minuman dan kita siap aksi lagi," kata dia.