Kabar Baik, 95 Persen UMKM Berminat untuk Ramah Lingkungan

14 Okt 2021, 22:49 WIB

ilustrasi gambar oleh Angèle Kamp @angelekamp

Bandung, IDN Times – Tahun 2021 bisa dibilang merupakan tahun yang buruk bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), utamanya mereka yang bergerak di jalur offline. Bagaimana tidak, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pada 2021 memukul permintaan, laba, hingga nilai pendapatan mereka.

Setidaknya, hal itu diungkap dalam survei sebagai buah kolaborasi antara United Nations Development Programme (UNDP), Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, serta Indosat Ooredoo. Survei itu menyasar tema pandemi dan praktik usaha ramah lingkungan, dan diluncurkan pada Kamis (14/10/2021).

Lebih daripada itu, survei juga mengungkapkan hasil yang menjanjikan terkait potensi usaha ramah lingkungan di Indonesia. Sekitar 95 persen UMKM menyatakan minatnya pada praktik-praktik usaha ramah lingkungan, dengan usaha milik perempuan menunjukkan minat yang lebih kuat.

Sebanyak 90 persen UMKM lainnya mengatakan bahwa mereka tertarik untuk menerapkan praktik usaha inklusif, yang merupakan komponen penting dari agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

Survei dilakukan secara daring dengan menyebarkan pesan singkat (SMS) berisi tautan survei yang dikirimkan oleh Indosat Ooredoo kepada target responden dari sektor UMKM di seluruh Indonesia.

Ada sekitar 3.000 UMKM berpartisipasi dalam survei yang berisi 58 pertanyaan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM, khususnya pada bulan-bulan awal pandemi di tahun 2020, dan selama masa pemberlakuan PPKM darurat di Indonesia pada bulan Juli dan Agustus tahun 2021.

Pertanyaan daripada survei difokuskan pada permintaan terhadap produk, keuntungan selama masa awal pandemi di bulan Maret hingga Juni tahun 2020, dan membandingkan temuan serupa selama periode PPKM darurat yang diterapkan pada bulan Juli dan Agustus 2021.

Tak hanya itu, ada pula pertanyaan yang diarahkan pada potensi usaha ramah lingkungan dan digitalisasi di Indonesia.

Survei tersebut juga menemukan bahwa beberapa UMKM mengalami kerugian lebih dari 50 persen antara bulan-bulan awal pandemi pada 2020 dan PPKM darurat pada pertengahan tahun 2021, khususnya di provinsi Jawa dan Bali.

1. Menteri Teten minta UMKM tinggalkan usaha yang merusak lingkungan

IDN Times/Galih Persiana

Dalam webinar “UMKM Indonesia di Tengah Pandemi dan Potensi untuk Pemulihan Usaha Ramah Lingkungan dan Inklusif” yang digelar Kamis (14/10/2021), Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki meminta UMKM untuk mengadopsi praktik usaha ramah lingkungan serta berkelanjutan.

“Langkah-langkah mencari keuntungan yang merusak lingkungan harus kita tinggalkan. Kegiatan ekonomi termasuk produksi, konsumsi, dan distribusi harus memprioritaskan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia dalam jangka panjang,” kata Teten.

Teten juga menambahkan banyak pengusaha muda telah meluncurkan usaha yang menghasilkan barang-barang ramah lingkungan sehingga harus terus didukung.

"Anak-anak muda sudah banyak menjalankan bisnis yang ramah lingkungan misalnya menggunakan material dari limbah kayu untuk membuat jam tangan dan frame kacamata. Tentu kreativitas dan inovasi ini perlu terus kita dukung agar semakin banyak usaha yang ramah lingkungan bisa bermunculan," ujar Teten.

2. Dengan digitalisasi, peluang ekonomi bagi UMKM terbuka lebar

ilustrasi belanja E-commerce (IDN Times/Arief Rahmat)

Di sisi lain, studi ini juga mengungkapkan manfaat langsung dari digitalisasi. Bagaimana tidak, UMKM yang bergabung dengan platform daring untuk memasarkan produk mereka selama pandemi COVID-19 mencatat permintaan lebih tinggi dan keuntungan yang lebih besar, ketimbang UMKM yang menggunakan platform tersebut sebelum pandemi datang.

Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura, dalam acara yang sama meminta para pemangku kepentingan bekerja sama untuk meningkatkan sektor UMKM seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara yang lebih baik.

“Kesempatan sekarang ada tangan kita. Kita harus menangkap peluang untuk transisi yang lebih berani menuju ekonomi hijau dengan praktik-praktik usaha yang lebih inklusif,” kata dia.

Rilis penelitian tersebut, lanjut Shimomura, menegaskan bahwa sebagian besar pelaku usaha berpengaruh di sektor UMKM sangat menginginkan adanya perubahan.

“Saya berharap laporan ini, dan dialog kebijakan hari ini, memberikan wawasan yang lebih tajam tentang sektor UMKM dan mendorong diskusi tentang kebijakan yang dapat membantu UMKM mengatasi tantangan mereka saat ini,” tuturnya.

3. Pemerintah harus lebih mengintervensi UMKM dalam tujuan baik

Ilustrasi Belanja (IDN Times/Arief Rahmat)

Berdasarkan survei yang sama, 45,2 persen UMKM masih beroperasi normal, 30.9 persen UMKM masih beroperasi sebagian, dan tidak ada yang berniat untuk menutup usaha secara permanen ditengah PPKM Darurat.

Sementara itu, intervensi pemerintah dianggap telah meningkatkan ketahanan UMKM meskipun cakupannya masih harus diperluas.

Masih soal digitalisasi, Vikram Sinha, Director & Chief Operating Officer Indosat Ooredoo, mencatat pentingnya percepatan transformasi digital di Indonesia.

“Kemitraan kami dengan UNDP dan Kementerian Koperasi dan UKM telah membantu kami memahami manfaat digitalisasi bagi masyarakat. Kolaborasi ini dapat membantu menginformasikan sektor UMKM tentang praktik terbaik untuk menghadapi tantangan di masa depan, berapapun besarnya,” ujar Vikram.

4. Keinginan sudah ada, tapi praktiknya belum dilakukan

Ilustrasi lingkungan (IDN Times/Mardya Shakti)

Ekonom Senior UNDP Indonesia, Rima Prama Artha mengatakan keinginan dari UMKM untuk praktik inklusi dan green bisnis memanglah sangat tinggi. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan UNDP pada Agustus 2021, hampir 90 persen pelaku UMKM setuju dengan adanya green bisnis dan inklusi.

Namun, kata dia, sayangnya masih banyak yang belum mengimplementasikan, terutama praktik inklusi.

"Banyak mereka merasa terlalu kecil untuk menyebabkan dampak sehingga enggan melakukan praktik ini. Mereka juga belum sepenuhnya sadar keuntungan dua praktik baik ini," kata Rima.