Bandung, IDN Times - Wakil Presiden Jusuf Kalla menceritakan sedikit mengenai sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan rekan kerjanya sebagai pemimpin Indonesia.
Jusuf Kalla (JK) menuturkan, selama hampir lima tahun bekerja sama membangun negeri, Jokowi jauh dari orang yang suka bermain proyek untuk memperkaya diri sendiri. Di sisi lain, Jokowi sangat terlihat tidak otoriter sebagai pemimpin negara.
JK pun berceloteh sempat bosan untuk diajak rapat kerja bersama Jokowi. Sebab berbagai kebijakan maupun merancang program, Jokowi selalu mengajak JK untuk berbincang. Dia pun kerap melakukan rapat kerja bersama para menteri di Istana.
"Apa pun dirapatkan. Kalau otoriter maka dia akan pukul meja dan itu menjadi sebuah keputusannya. Kalau Jokowi tidak," ujar JK dalam Silaturahmi Kebangsaan di Hotel Horison, Kota Bandung, Minggu (17/3).
Menurut JK, Jokowi juga tidak mungkin memperkaya diri sendiri melalui jejaring keluarganya. Ini bisa terlihat dari anak-anak Jokowi yang berwirausaha martabak dan pisang goreng. Ini memperlihatkan kedua anak tersebut tidak akan terlibat dalam proyek pemerintah dengan anggaran besar.
"Saya percaya pada Jokowi. Karena saya sudah hampir lima tahun bersama," papar JK.
Dalam dialog kebangsaan ini, JK memahami masyarakat memiliki pikiran dan keinginan berbeda-beda saat menentukan pemimpin negara. Namun dia berpesan agar masyarakat bisa memilih pemimpin yang tidak otoriter. Sebab dengan sikap seperti kebijakan negara hanya akan diambil oleh pemimpin tanpa mendiskusikan dengan pihak lainnya.
Menurut JK, contoh pemimpin yang otoriter adalah Indonesia pada jaman Soeharto dan sekarang terjadi di Venezuela. Kita pemerintah bersikap seperti itu dan melakukan nepotisme dengan mementingkan keluarga dalam urusan pemerintahan maka negara itu bisa hancur.
"Kalau pemerintah otoriter dalam ekonomi maka indonesia akan sulit ke depannya," ungkap JK.
Terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan bulan depan, JK sangat mengapresiasi sistem demokrasi di Indonesia yang sejauh ini berjalan baik. Sebab dalam komunikasi dengan sejumlah pemimpin negara yang menganut sistem serupa, ada negara yang harus berjibaku dan menimbulkan korban jiwa pada saat penyelenggaraan Pemilu.
Contoh negara yang terjadi konflik pada saat Pemilu adalah Afghanistan, Filipina, dan Pakistan. JK menuturkan, dia sempat bertemu dengan perwakilan dari Pakistan ketika menjadi peninjau dalam sebuah Pemilu. Perwakilan Pakistan tersebut kemudian bosan dan ingin pulang karena pada saat pemilihan tidak ada aksi bom, tembak-tembakan, atau baku hantam lainnya.
"Mereka bilang kalau tidak perang bukan Pemilu namanya. Untuk di Indonesia tidak seperti itu," papar JK.