Jumlah Dapur MBG di Jabar Ternyata Belum Capai Separuh dari Target

Disinggung mengenai data detail dan sasarannya sudah menjangkau mana saja, dan juga pengawasan di lapangan seperti apa, Herman belum menjawab. Meski begitu, Sebelumnya, dia memastikan program ini memerlukan perbaikan di sisi manajerial.

Dengan begitu, Dinas Sosial Jabar juga dikerahkan untuk berkoordinasi dengan kabupaten/kota serta petugas Badan Gizi Nasional (BGN) dan penyedia makanan MBG.

"Kami sudah tugaskan juga dinas sosial untuk kordinasi dengan kabupaten kota dan petugas BGN, SPPG untuk manajemen pengelolaan dapur di lapangan bisa optimal. Itu kan ada perencanaan pelaksanaan evaluasi harus manageable," katanya.

"Jadi itu yang akan kami perbaiki bersama, dari sisi kesehatan dan manajerial harus sehat, harus higienis dan pengelolaan harus manage itu sehingga berbagai ekses bisa diantisipasi dan pengelolaan ke depan bisa lebih baik," katanya.

Pemprov Jabar juga berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk membahas SOP pelaksanaan, hingga mitigasi agar tidak lagi terjadi kasus keracunan massal di kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat.

"Intinya makanan harus higienis, pengelolaan harus profesional, perencanaan harus mantap. Yang akan disajikan apa, siapa yang memasak, bagaimana mengelolanya, semua harus jelas. SOP sebenarnya sudah tegas dari BGN, tinggal dikawal dan dilaksanakan di lapangan," ungkapnya.

Meski menilai MBG sebagai program nasional yang baik, Herman mengakui pelaksanaan di lapangan perlu pengawasan lebih ketat. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terdampak, khususnya para siswa yang mengalami keracunan.

"Ini program bagus tapi tentu tak ada gading yang tak retak. Ini harus dikawal dengan baik, program prioritas nasional. Kalaupun ada kejadian kami Pemprov Jabar menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, kami ikut tanggung jawab, kami mohon maaf," tutur Herman.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, potensi anggaran mencapai Rp50 triliun akan mengalir ke Jawa Barat dalam program MBG. Jumlah itu bahkan melampaui total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jabar yang berada di kisaran Rp31-33 triliun.

"Jika dihitung, uang badan gizi yang akan mengalir ke Jawa Barat kurang lebih Rp50 triliun, jauh lebih besar dibandingkan APBD provinsinya. Tapi ini adalah satu potensi yang luar biasa," ucap Dadan di Kampus Poltekpar NHI Bandung, Rabu (18/6/2025).

Dadan menjelaskan, anggaran sebesar itu akan melayani kelompok sasaran yang begitu besar seperti 12 juta siswa sekolah, ibu hamil dan menyusui, hingga anak balita.

Besarnya sasaran membuat BGN menargetkan pembangunan 5.000 dapur SPPG di Jawa Barat. Setiap satu dapur diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp10 miliar.

"Jadi ada sekitar 12 juta siswa, belum ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Sehingga di Jawa Barat itu harus ada kurang lebih 5.000 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi," katanya.

"Kami akan kejar untuk bisa mencapai 5.000 di akhir November 2025. Dan saya kira ini membutuhkan kerja sama yang intens berbagai pihak. Setelah ini saya akan ke Gedung Sate untuk bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat agar percepatan bisa terjadi," katanya.