Jual Gedung Posyandu dan Korupsi Rp500 Juta, Kades Cikujang Segera Disidang

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Sukabumi, Agus Yuliana, mengungkapkan bahwa Heni diduga menyelewengkan anggaran desa hingga setengah miliar rupiah. Dana yang disalahgunakan meliputi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Asli Desa (PADes) dari tahun anggaran 2019 hingga 2023.

"Pada hari ini kami menerima tahap dua dari Polres Kota Sukabumi atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana desa di Desa Cikujang," ujar Agus kepada IDN Times.

Salah satu poin yang disorot dalam kasus ini adalah dugaan penjualan aset desa berupa gedung Posyandu Anggrek 09. Bangunan yang dulunya menjadi pusat layanan kesehatan ibu dan anak itu dijual Heni pada Agustus 2022.

Gedung seluas satu are tersebut kini telah berubah fungsi menjadi rumah tinggal. Kejaksaan menyatakan penjualan ini dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, dan menjadi bagian dari praktik korupsi yang dilakukan tersangka.

"Iya betul, termasuk jual beli aset desa. Salah satunya bangunan posyandu," terang Agus.

Berdasarkan hasil penyidikan, seluruh dana hasil penyelewengan digunakan untuk keperluan pribadi sang kades. Tak ada bukti bahwa dana tersebut dipakai untuk kegiatan pemerintahan atau pelayanan publik.

"Menurut keterangan, dana digunakan untuk kebutuhan pribadi. Bukan untuk kegiatan pemerintahan," kata Agus.

Hingga saat ini, Kejari Sukabumi hanya menetapkan Heni Mulyani sebagai tersangka tunggal dalam perkara tersebut. Dari alat bukti yang ada, hanya Heni yang disebut menikmati keuntungan dari tindakan korupsi ini.

Usai pelimpahan berkas, tersangka langsung dititipkan ke Lapas Perempuan Sukamiskin untuk menjalani masa penahanan awal selama 20 hari. Kejari menyatakan akan segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

Heni dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara.