Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IDN Ecosystem
IDN Signature Events
For
You

Jika Terpilih Jadi Wali Kota Bandung, Farhan Bakal Aktifkan Lagi PIPPK

IDN Times/Istimewa
IDN Times/Istimewa

Bandung, IDN Times - Calon Wali Kota Bandung, M. Farhan, menilai bahwa aparat kewilayahan seharusnya mempunyai kewenangan dalam penggunaan anggaran pemerintah daerah (APBD). Pengalokasikan anggaran oleh aparat wilayah dianggap lebih tepat sasaran dan tepat guna untuk masyarakat.

Hal ini pun bisa menghadirkan pemerataan sehingga jalannya pembangunan dirasakan semua pihak. Terlebih saat in banyak program kewilayahan yang saat tidak dijalankan.

"Padahal kalau dijalankan lagi, banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat," kata Farhan, Selasa (8/20/2024).
Farhan pun memastikan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) akan diaktifkan kembali.

1. Pembangunan infrastruktur harus sesuai kebutuhan

Taman Kota Waduk Ria Rio, Jakarta Timur (pulomasjaya.co.id)
Taman Kota Waduk Ria Rio, Jakarta Timur (pulomasjaya.co.id)

Menurutnya hal ini penting agar berbagai program di kewilayahan bisa kembali berjalan mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pengembangan sumber daya manusia.

Dengan begitu, akan banyak program di kewilayahan yang berjalan lagi mulai dari ifrastruktur, pelatihan, kesejahteraan, dan lainnya.

Dia berjanji akan memperbanyak bantuan untuk kewilayahan, salah satunya dengan menambah insentif untuk kader Posyandu, PKK, hingga ketua RW dan RT.

Itu sebagai wujud dirinya bersama calon wakil wali kota, Erwin, yang ingin mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan PIPPK dan menambah insentif ini, akan menambah kesejahteraan. Rakyat sejahtera, Kota Bandung sejahtera," katanya.

2. Uang rakyat harus kembali ke rakyat

Ilustrasi upah. (Pixabay.com)
Ilustrasi upah. (Pixabay.com)

Farhan tidak khawatir dengan semakin bertambahnya subsidi yang harus ditanggung Pemerintah Kota Bandung. Namun, itu tak masalah karena uang yang dikelola pemerintah daerah merupakan uang yang dihimpun juga dari masyarakat.

"Memang akan banyak subsidi. Tapi enggak apa-apa, uang rakyat harus kembali ke rakyat," ujar dia.

2. Kepentingan rakyat harus diutamakan

Ilustrasi permukiman kumuh (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)
Ilustrasi permukiman kumuh (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Program PIPPK pun sebagai wujud dari visi dan misi pembangunanannya yang terangkum dalam UTAMA (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis).

"Kami ingin menjadi pemimpin yang amanah. Salah satunya dengan mengembalikan uang rakyat kepada rakyat, tidak apa- apa habis juga selama untuk kepentingan rakyat," katanya.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Galih Persiana
Debbie Sutrisno
Galih Persiana
EditorGalih Persiana
Follow Us