Janji KDM Jemput Warga Cirebon Korban Pengantin Pesanan

Pria yang akrab disapa KDM ini menyoroti praktik pengantin pesanan yang dinilai kerap memanfaatkan kerentanan ekonomi dan minimnya literasi hukum sebagian masyarakat.

Ia menyebut modus tersebut biasanya dibungkus janji kesejahteraan, iming-iming mahar besar, atau pernikahan dengan warga negara asing yang disebut-sebut mampu menjamin masa depan lebih baik.

“Banyak sekali perempuan Jabar ini yang mudah terbujuk oleh janji uang dan janji dinikahi dengan mahar yang mahal,” katanya.

Ia meminta pemerintah kabupaten/kota hingga aparat desa meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada warga, terutama perempuan usia produktif. Dedi menekankan pentingnya memastikan seluruh proses kerja maupun pernikahan ke luar negeri dilakukan melalui prosedur resmi dan pendampingan lembaga berwenang.

Menurutnya, pencegahan harus dilakukan dari tingkat desa dengan memperkuat sosialisasi tentang risiko perdagangan orang serta konsekuensi hukum dari pernikahan lintas negara yang tidak transparan.

Peristiwa ini bermula ketika V, warga Kabupaten Cirebon yang bekerja di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Dalam keterangannya, Asep menyebut kliennya, V, tanpa sengaja difoto oleh seorang warga negara asing asal Tiongkok. Setelah itu, komunikasi di antara keduanya mulai terjalin secara intens.

Awalnya, hubungan disebut sebatas perkenalan dan tawaran untuk menjalin relasi asmara. Namun, komunikasi yang rutin disertai pengiriman foto pria tersebut membuat V akhirnya merespons dan beberapa kali melakukan pertemuan langsung. Proses pendekatan itu, menurut kuasa hukum, kemudian berkembang menjadi pembahasan serius mengenai pernikahan.

Dalam rentang waktu berikutnya, pihak pria bersama sejumlah warga negara asing dan didampingi warga negara Indonesia mendatangi rumah keluarga V di Desa Gombang. Kunjungan dilakukan sebanyak empat kali.

"Pada tahap awal, pertemuan diklaim sebagai silaturahmi biasa. Akan tetapi, pertemuan selanjutnya mulai membicarakan rencana pernikahan secara lebih konkret," ujar Asep, Minggu (1/3/2026).

Asep memaparkan, pada 5 Agustus 2025 rombongan dari pihak pria menyerahkan mahar kepada keluarga V. Dua hari berselang, tepatnya 7 Agustus 2025, V diberangkatkan ke Tiongkok untuk melangsungkan kehidupan pernikahan bersama calon suaminya.

Namun setibanya di negara tujuan, V disebut baru mengetahui kondisi calon suami tidak sesuai dengan informasi yang sebelumnya diterima. Sejumlah janji yang disampaikan pada masa pendekatan, tidak terealisasi setelah pernikahan berlangsung.

Situasi semakin rumit ketika V menyatakan keinginan untuk kembali ke Indonesia. Pihak keluarga suami, menurut keterangan kuasa hukum, meminta agar mahar yang telah diberikan dikembalikan dengan nilai empat kali lipat. Permintaan tersebut dinilai memberatkan dan diduga sebagai bentuk tekanan finansial.

"V diarahkan untuk menandatangani sejumlah dokumen yang belakangan diketahui merupakan persetujuan administrasi pernikahan di Tiongkok. Setelah dokumen tersebut terbit, status pernikahan V tercatat sah secara hukum di negara setempat," tuturnya.