Jangan Terbuai Produk Digital Sampai Lupa Pentingnya Data Pribadi!

Keempat daerah tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena dipercaya memiliki karakteristik smart city—yang berujung pada pengumpulan dan pemanfaatan data skala masif. Menurut Lintang Setianti, peneliti Elsam, data pribadi merupakan bagian daripada hak asasi manusia di mana penggunaannya menjadi keputusan pemilik data.

“Jadi kami menilai bahwa sosialisasi dalam peningkatan kapasitas perlu ditingkatkan. Bagaimana data pribadi bukan kepemilikan tapi juga Hak Asasi Manusia bahwa subjek data memiliki kendali penuh atas datanya,” katanya, dalam rilis yang diterima IDN Times, Selasa (16/3/2021).

“Sehingga dapat menciptakan ekosistem perlindungan data pribadi yang lebih masif di Indonesia,” tuturnya.

Sebenarnya, perlindungan data pribadi sudah mendapat dukungan dari pemerintah untuk segera diimplementasikan. Namun memang perlu waktu untuk mendapatkan kesepemahaman antara pemerintah dan DPR dalam menentukan aturannya.

Christiani Aryana, Anggota Panitia Kerja RUU PDP yang mana juga anggota Komisi I DPR RI, mengatakan jika legislatif pun memandang bahwa undang-undang tersebut memang mesti segera dirampungkan.

“DPR dan pemerintah sama-sama sepakat urgensi RUU ini, dan kita sangat membuthkannya saat ini. Intinya soal hak dan kewajiban kami sudah sepakat. Dari masing-masing fraksi di Komisi I tentunya masing-masing punya masukan, dan maka itu memerlukan waktu,” kata dia.

Dalam implementasinya, menurut Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Sih Yuliana Wahyuningtias, data pribadi pun memiliki fungsi penting dalam perkembangan industri. Dengan adanya data pribadi, lanjut dia, tiap perusahaan dapat melakukan evaluasi berbasis data.

“Dengan memiliki perlindungan data pribadi yang memadai itu akan membantu usaha untuk bersaing karena data pribadi diperlukan untuk evaluasi pada industri. Level berikutnya bukan mengontrol data sebanyak-banyaknya tapi bisa melindungi data sebaik-baiknya,” ujar Yuliana.

“Karena sudah mendapat data pribadi, kepercayaan bisa dibangun dengan adanya akselerasi, memastikan juga pengendali data untuk patuh,” tutur dia.

Baginya, tantangan yang nyata di depan mata saat ini ialah tingkat literasi digital pada masyarakat. Artinya, pengetahuan tentang menjaga data pribadi secara digital perlu dipahami untuk menjaga keamanan.

“Literasi digital sangat dibutuhkan. Sekarang kita harus tahu etika, hak, dan kewajiban, dan juga bisa melindungi pihak lain,” ujarnya.

Direktur Jenderal Aptika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan bahwa saat ini pemerintah ditantang untuk melakukan pemerataan literasi PDP di seluruh Indonesia. Rencana itu telah tercantum dalam sebuah road map.

“Harus kita bagi target-targetnya pada setiap tahun. Tahun berikutnya akan terbit jumlah lembaga yang tersertifikasi untuk menjangkau kebutuhan data first officer yang dibutuhkan daerah tersebut,” ucapnya.

Tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat agar ikut melindungi data pribadinya tidak hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan juga industri. Chief of Public Policy and Government Gojek, Dyan Shinto Nugroho, mengklaim jika perusahaan digital tidak henti untuk terus memberikan edukasi kepada penggunanya.

“Digital literasi paling penting. User harus sadar bahwa mereka terlindungi, memastikan two way verification sangat penting, jangan bagikan PIN pada pihak lain. Itu terbukti, dengan adanya two way verification laporan account take over itu turun 90 persen,” katanya.