Jadi Saksi Sunjaya, Nico Siahaan Beberkan Soal Rp250 Juta ke Jaksa

Dugaan bahwa Sunjaya mencairkan plus mengirim uang pada Nico sedikit demi sedikit mulai terungkap di persidangan. Nico, kader PDIP yang merupakan Ketua Acara perayaan Hari Sumpah Pemuda yang digelar di JI Expo, Kemayoran, Jakarta pada 28 Oktober 2018.

Posisi Calon Legislatif dalam Pileg 2019 itu sebagai kader PDIP sekaligus ketua panitia tentu dianggap tahu banyak soal aliran duit korupsi Bupati Sunjaya. Maka itu, tak heran jika jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecarnya dengan berbagai pertanyaan.

"Apakah saudara tahu ada kiriman uang dari terdakwa (Sunjaya) pada panitia acara Sumpah Pemuda pada PDIP?" kata Jaksa KPK, bertanya pada Nico, di PN Bandung, Rabu (13/3).

Nico pun menjawab, "Bukan pada PDIP, tapi pada panitia. Besarnya Rp250 juta, tunai," kata Nico.

Untuk menyiapkan acara tersebut, Nico mengaku, mengorbankan banyak waktunya. Sebagai ketua panitia, kata Nico, hampir setiap hari menjelang acara digelar ia membuat rapat untuk para panitia.

"Banyak langkah terkait event ini. Saya enggak hafal (Berapa jumlah rapat yang telah digelar), yang pasti kami rapat setiap hari," tuturnya.

Jaksa juga bertanya soal hubungan Nico dengan terdakwa bekas Bupati Cirebon Sunjaya. Hal tersebut menjadi penting, guna menyingkap siapa inisiator dari pengiriman uang sebesar Rp250 juta tersebut.

"Hubungan saya hanya sebatas sesama kader (PDIP)," ujar Nico.

Dalam persidangan itu, Nico mengaku tak tahu menahu soal status uang tersebut. Ia pun tak tahu bagaimana proses pencairan uang oleh terdakwa hingga diterima oleh kepanitiaan acara Sumpah Pemuda.

"Panitia hanya melaporkan ke saya kalau uang sudah masuk. Saya bilang oke, silakan digunakan dengan baik," kata Nico.

Namun, saat mendengar kabar Sunjaya ditangkap KPK lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT), Nico mengembalikkan uang tersebut. Ia mengaku sama sekali tak menyentuh uang haram itu, dan segera mengembalikannya pada KPK dengan menyuruh salah seorang panitia.

Tahun lalu, tepatnya pada November 2018, Nico menyambangi KPK untuk memenuhi undangan pemeriksaan sebagai saksi atas terdakwa Sunjaya. Di sana Nico diperiksa guna pencatatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh KPK.

Sebelumnya, Sunjaya didakwa menerima suap dalam kasus penerimaan hadiah atau janji terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut terdakwa selaku Bupati meminta uang pada sejumlah pejabatnya, salah satunya kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Cirebon, Gatot Rachmanto. Sunjaya via ajudannya, Deni Syafrudin menerima uang sebesar Rp100 juta untuk mempromosikan Gatot pada Juli 2018.

“Terdakwa dan Deni Syafrudin mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang tersebut karena terdakwa telah mengangkat dan melantik Gatot Rachmanto sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon," ucap jaksa Iskandar Marwanto saat pembacaan dakwaan, 27 Februari 2018.

Dalam surat dakwaan, terdakwa selaku Bupati Cirebon bertindak juga sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Cirebon. Maka itu, terdakwa mempunyai wewenang untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kabupaten Cirebon.

Atas perbuatannya, terdakwa terancam dijerat pidana pasal 12 huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidN Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.