Jadi Koalisi, Gerindra Butuh Upaya Keras Merangkul Pendukungnya

Dalam pertarungan politik kemarin, massa memang terpecah menjadi dua tergantung calon presiden dan wakil presiden mana yang mereka ingin menangkan. Meski demikian, Muradi menyebut bahwa dukungan terhadap salah satu calon atau partai politik bisa berubah dengan cepat. Sebab mayoritas masyarakat di Indonesia bukanlah pendukung yang loyal.

Hal yang harus dilakukan Gerindra untuk menjaga agar suara mereka tidak hilang seperti di Jawa Barat, adalah membangun paradigma baru dan alasan yang lebih jelas kenapa mereka kemudian memilih bergabung dengan pemerintahan dan tidak menjadi oposisi.

"Tinggal bagaimana mereka (Gerindra) merangkul para pendukungnya. Karena memang pendukung juga dinamis," papar Muradi.

Masuknya Gerindra ke pemerintahan sudah pasti dipikirkan secara matang-matang oleh sang ketua maupun para pejabat di dalamnya. Muradi menilai setidaknya ada tiga alasan mengapa partai ini kemudian memilih menjadi 'pembantu' Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Pertama, Partai Gerindra secara mesin partai sudah aus atau kelamaan menjadi oposisi. Mereka tidak akan bertahan jika terus menerus menjadi lawan dari pemerintahan.

Kedua, ketergantungan logistik dari Prabowo dan rekan-rekannya semakin menipis. Dengan suplai logistik yang tidak banyak sulit bagi Gerindra bergerak lincah dalam perpolitikan di Indonesia.

Ketiga, Gerinda harus bisa mengelola kondisi partai agar tidak bermasalah dalam berbagai hal. Misalnya, menjaga situasi agar mereka tidak dicap sebagai partai yang hanya mendapat dukungan dari satu pihak saja.

"Jadi memang Gerindra butuh survive," kata Muradi.

Menurut Muradi, pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 akan menjadi ujian berat pertama bagi Gerindra ketika mereka melangkahkan diri masuk jajaran kabinet Jokowi periode kedua. Di Jabar saja, Gerindra yang selama ini memimpin perolehan suara bisa jadi tergerus.

Meski demikian, lanjut Muradi, tinggal bagaimana Gerindra menggiring opini masyarakat khususnya para pendukung partai agar tetap mendukung langkah apapun yang dilakukan, termasuk masuk dalam koalisi partai politik di pemerintahan.

"Ini apakah Gerindra bisa babak belur atau sebaliknya. Efektivitas Gerindra akan diuji pada saat itu (Pilkada 2020)," pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengaku dipanggil ke Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi pada Senin(21/10). Usai bertemu, Prabowo menegaskan siap membantu Jokowi di periode keduanya. Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya bakal menduduki posisi menteri di bidang pertahanan.

"Saya diminta beliau (Jokowi) di bidang pertahanan. Tadi Beliau memberi beberapa pengarahan. Saya akan bekerja serius untuk mencapai sasaran-sasaran yang dibutuhkan," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Senin (21/10).

Jika benar bakal dilantik Jokowi sebagai Menteri Pertahanan, maka Prabowo punya tanggung jawab mengelola anggaran terbesar untuk Kementerian/Lembaga (K/L). Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, pagu belanja pemerintah pada tahun 2020 sebesar Rp1.670 triliun. Rinciannya, Rp785,4 triliun belanja non kementerian/lembaga dan Rp884,6 triliun untuk belanja kementerian/lembaga.

Dari total anggaran belanja pemerintah, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang mendapat anggaran belanja paling besar, yaitu sebesar Rp127,4 triliun pada 2020. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan dengan outlook 2019 yang sebesar Rp109,6 triliun dan realisasi 2018 yang sebesar Rp106,7 triliun.

Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan signifikan anggaran tersebut adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 240 daerah tahun depan.