Jabar Masuk Tiga Besar Aduan Pelanggaran Kode Etik Pemilu

Dewa menjelaskan, dari ratusan aduan yang masuk terbagi dalam dua kategori, yakni terkait tahapan dan non-tahapan. Untuk tahapan, salah satu contohnya terkait dengan verifikasi parpol. Untuk non-tahapan yaitu perilaku penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik pedoman perilaku dan sumpah penyelenggara.

"Kebanyakan dari aduan yang masuk adalah soal rekrutmen, terutama terkait badan penyelenggara ad-hoc baik itu PPK, PPS, atau rekrutmen panwaslu kecamatan dan pengawas di desa atau kelurahan," ungkapnya.

DKPP juga saat ini menangani dua perkara pelanggaran kode etik di Jabar untuk wilayah Majalengka yang kini sedang disidangkan oleh DKPP. Sehingga, peran DKPP saat ini jelas untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Ada dua perkara menyangkut KPU Majalengka. Ini terkait dugaan pelanggatan rekrutmen badan penyelanggara ad-hoc atau PPS. Sidangnya masih berjalan," katanya.

Selama sidang ini, jika nantinya terbukti ada pelanggaran rekrutmen PPS maka DKPP akan memberikan sanksi sesuai yang diatur undang-undang. Adapun jenis sanksi yang diberikan mulai dari peringatan, peringatan keras, hingga peringatan keras terakhir.

Kemudian, lanjut Dewa, ada juga sanksi diberhentikan sementara dan sanksi diberhentikan dari jabatannya. "Misalkan diberhentikan dari jabatan ketua tapi tetap jadi anggota," ujarnya.

Terakhir, sanksi terberat yang dijatuhkan oleh DKPP kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik adalah diberhentikan tetap atau diberhentikan sebagai anggota.

"Kalau ini yang bersangkutan tidak lagi sebagai penyelenggara, artinya total diberhentikan," kata dia.