Jabar Masih Kekurangan Animator Berstandar Industri

Disinggung soal pembiayaan atau insentif khusus terhadap industri ini, Iendra memastikan hal tersebut memang belum ada. Namun, untuk memberikan fasilitas dengan para investor sebelumnya sudah dilakukan, tepatnya pada 2024.

"Untuk akses pembiayaan secara khusus tidak ada, namun di tahun 2024 Pemprov Jabar melalui Disparbud Jabar mempertemukan studio animasi terkurasi melalui Indonesia Game Developer Index, dengan pasar pembiayaan project dengan negara Prancis," jelasnya. 

Saat itu, pemerintah provinsi menggandeng rumah produksi animasi lokal dan mengundang keterwakilan pelaku sektor serupa dari Amerika Serikat untuk kerja sama. Adapun hal ini menurutnya masuk dalam sektor pengembangan untuk para pelaku animasi Jabar. 

"Vokasinya dengan mitra kami juga Ayena Studio. Dukunhan lain akhir tahun lalu kita buat acara di Cimahi terkait animasi serta mengundang produser animasi Amerika ke Disparbud membuat workshop," ucapnya. 

Disinggung soal tantangan ke depan, Iendra memastikan, urusan pembiayaan memang masih menjadi kendala saat ini. Di sisi lain untuk calon pekerja animasi yang berstandar industri juga masih minim. 

"Tantangan di lapangan selain akses pembiayaan, kurangnya calon pekerja animasi yg berstandar industri, serta kami masih dominan mengandalkan animasi luar untuk konsumsi kami. Diharaokan intelektual properti (hak cipta) berbasis animasi diperkenalkan ke masyarakat pasar dalam negeri," kata dia.

Dari segi pendidikan, sekolah animasi di Jabar diklaim telah cukup mendapatkan respons yang baik di kalangan masyarakat, di mana banyak anak yang mau bersekolah dengan keahlian animasi ini. Seperti di SMK Telkom Bandung, meskipun baru dibuka dua tahun kemarin. Kini ada banyak siswa yang menempuh program ini.

Namun bagi Kepala Program Keahlian Animasi SMK Telkom Bandung, Redy N. Saputra, ketertarikan ini masih tergolong sedikit dibandingkan program keahlian lainnya.

"Kalau dilihat dari peminat, tentu animasi ini kalau di Indonesia ini masih jadi barang baru ya. Masih dianggap barang baru, kemudian berdampak kepada animo yang terlihat peminatnya itu sedikit," ujar Redy saat dikonfirmasi.

Di sisi lain, SDM tenaga pengajar juga masih diperluka untuk keahlian animasi ini. Kemudian juga soal kebijakan pemerintah masih belum terlihat besar terhadap salah satu sektor industri kreatif tersebut.

"Ya memang dirasakan sangat kurang dari segi SDM, dari segi kebijakan saja ya, kebijakan dari pemerintah. Kemudian dilihat dari struktur kurikulum di mana jam tambahan masih disamakan dengan keahlian SMK lainnya," kata dia.

Senada dengan Redy, Wakil Kepala Sekolah bidang Humas Hubin SMKN 2 Bandung, Agus Hendrik Rivai mengatakan, persoalan SDM masih menjadi kendala dalam proses belajar mengajar.

Di sisi lain, menurut datanya, animo pendaftar tergolong tinggi pada keahlian animasi.

"Tantangannya ada dua, yang pertama adalah SDM, yang keduanya sarana. Karena kita ketahui, pertama SDM ya, SDM masih sangat cukup sedikit lah. Guru maupun tenaga ahli dalam bidang animasi yang mau bekerja di sekolah," kata Agus.

Adapun, dalam segi serapan alumni menjadi tenaga kerja ke beberapa perusahaan industri animasi di Indonesia punya cukup besar. SMKN 1 Bandung yang kini memiliki dua kelas untuk keahlian animasi, sudah menghasilkan beberapa alumni di perusahaan dengan klien luar negeri.

"Memang berdasarkan hasil survei internal gitu ya, tenaga internal, untuk siswa animasi ini 60 persen sampai 70 persen itu menyebabkan keperluan tinggi. Selebihnya bekerja dan berwiraswasta sebagai animator," katanya.

"Kami juga bekerja sama dengan PT Patopo yang bergerak dalam industri kreatif, khususnya animasi. Mereka turut menarik tenaga kerja dari kami dan itu sudah ada MoU," tuturnya.