Jabar Belum Bisa Endemik Meski COVID-19 Tidak Naik Usai Libur Lebaran

Vini mengungkapkan, persyaratan menjadi endemik yang harus dilalui oleh Pemprov Jabar ada sebanyak enam poin. Diantaranya, syarat yang mengharuskan positivity rate pada angka tertentu. Kemudian, ada aturan wilayah yang menerapkan PPKM level 1 harus sudah seluruhnya dengan catatan tidak ada peningkatan kasus selama enam bulan.

"Terpenting adalah WHO harus sudah mencabut (pandemik) baru Indonesia melakukan evaluasi beberapa cakupan, tidak hanya di Jabar tetapi data tersebut harus sampai pusat, kalau sudah turun ke bawah baru dinyatakan (endemik)," ungkapnya.

Meski begitu, Vini menjelaskan, kasus COVID-19 di Jabar masih dalam tahap aman. Artinya, penanganan dan pengawasan juga terus dilakukan, sehingga tidak terlihat adanya peningkatan kasus seperti beberapa wilayah lain di luar Indonesia.

"Kalau negara lain seperti Shanghai, Inggris sempat meledak, lalu Jerman dan kita alhamdulillah tidak ada, dan lebaran ini baru berakhir dua minggu lalu dan mungkin bulan depan kita hitung lagi," ucapnya.

Vini berharap, dalam enam bulan kedepan kasus COVID-19 di Jabar tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga, bisa melewati fase rekomendasi endemik dari WHO dan bisa langsung disampaikan pada pemerintah pusat untuk dikaji kembali.

"Tadi memang ada aturan endemik yang mengharuskan enam bulan berturut-turut tidak ada peningkatan kasus COVID-19. Setelah itu kita tunggu keputusan pemerintahan pusat dan WHO," katanya.

Dengan status masih pandemik, Vini mengatakan bahwa Dinkes Jabar akan terus melakukan pemantauan dan imbauan pada kabupaten/kota agar tetap menerapkan pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) (3T).

"Walaupun kasus COVID-19 sudah landai, tim data kami terus pantau dari RS online kabupaten/kota dan setiap hari masuk laporannya. Laporan satgas masih terus jalan dan kita pantau sebluan ke depan," kata dia.