Iuran BPJS Naik, Ridwan Kamil Tawari Warga Manfaatkan Asuransi Swasta

10 Sep 2019, 12:20 WIB

Instagram/Ridwan Kamil

Bandung, IDN Times - Kementerian Keuangan memastikan akan menaikkan iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk semua level. Bahkan, kenaikan ini diperkirakan mencapai 100 persen.

Kemungkinan kenaikan iuran yang cukup tinggi ini pun membuat polemik. Dukungan hingga penolakan timbul dari masyarakat hingga petinggi lembaga seperti DPR.

Menanggapi kenaikan tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menginstruksikan agar ada penelitian atas perubahan jumlah iuran yang naik. Sebab pada ujungnya masyarakat tetap harus mendapatkan fasilitas kesehatan yang mumpuni.

"Sekarang kalau BPJS Kesehatan dinaikkan, pertanyaannya apakah ada asuransi swasta yang harganya lebih murah dengan kualitas lebih tinggi? Kita sedang kaji pilihan-pilihan itu," kata Ridwan Kamil ditemui di kantornya, Selasa (10/9).

1. Keterjangkauan masyarakat jadi solusi utama

bpjs-kesehatan.go.id

Emil, sapaan akrabnya, mengatakan, berbagai cara dari pemerintah daerah pasti akan dilakukan agar masyarakat tetap bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik untuk menunjang kesehatan. Untuk solusi itu, masyarakat bisa berpindah dari menggunakan BPJS Kesehatan kemudian berpindah ke perusahaan asuransi swasta.

Dia pun menyebut kalau kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak bisa terus menerus dibantu oleh pemerintah daerah. Sebab subdisi tersebut akan mengganggu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Jadi tidak bisa serta merta tiap kenaikan (iuran BPJS Kesehatan) berharap ke pemerintah daerah mensubsidi. Kalau ada uangnya ga masalah, kalau ga ada juga kan harus adil," papar Emil.

2. Menunggu keputusan resmi pemerintah pusat

IDN Times/Galih Persiana

Saat ini Pemprov Jabar masih menunggu langkah pasti dari pemerintah pusat terkait dengan nominal kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Jika sudah jelas maka pihaknya bisa melakukan koordinasi dengan DPRD Jabar untuk mencari jalan terbaik guna memberikan fasilitas kesehatan bagi warga.

"Intinya kita sedang mengkaji solusi yang memudahkan masyarakat selain BPJS," kata dia.

3. Wali Kota Bandung tak sepakat dengan kenaikan iuran

IDN Times/Debbie Sutrisno

Sementara itu, Wali Kota Bandung Oded M Danial secara pribadi melayangkan keberatan dengan opsi kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Hal ini setelah dia mendapat keluhan mayoritas masyarakat keberatan dengan jumlah iuran yang baru. Terlebih kesehatan sebenarnya menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat yang harus disediakan oleh pemerintah.

"Kebayang atuh ya (terbayang dong), kalau kebutuhan dasar semakin berat untuk dipenuhi, akan semakin berat pula hambatan masyarakat untuk meraih kebutuhan-kebutuhan lainnya," ujar Oded. Dia berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.

Meski demikian, sebagai Wali Kota Bandung Oded tetap harus mengikuti aturan dari pemerintah pusat. Pemerintah tingkat kota hanya bisa mengikuti aturan yang berlaku.

"Harap semua bisa bersabar. Doakan, semoga kenaikan iuran BPJS yang mencapai 100 persen ini juga diiringi dengan pelayanan yang semakin baik," kata dia.