Ismahi Jabar Minta Dedi Mulyadi Transparan Soal Efisiensi

Koordinator Wilayah ISMAHI Jawa Barat, M. Zaky Noor turut menyoroti kedudukan Surat Edaran (SE) Mendagri yang sering kali disamakan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat regeling, yaitu mengikat secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Padahal, dia menegaskan, SE bukanlah regeling. Terlepas dari perdebatan tersebut, SE tetap memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, sepanjang materi dalam SE dipahami dan dipastikan sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, keberadaannya tetap sah.

Namun, jika SE ditafsirkan atau diterapkan secara berbeda dari aturan di atasnya, maka SE tersebut batal demi hukum. 

"Kami melakukan pendalaman terkait materi dan penerapan SE ini. Jika ditemukan kekeliruan, tidak menutup kemungkinan ISMAHI akan mengajukan uji materi SE ini ke Mahkamah Agung (MA)," kata Zaky melalui keterangan resminya, Rabu (19/3/2025). 

"Dalam perkembangannya, terdapat putusan yang menerima permohonan uji materi karena menganggap SE sebagai objek hak uji materiil di MA, namun ada pula putusan yang menolaknya karena memandang SE bukan sebagai objek hak uji materi di MA," ujarnya. 

Zaky kemudian menyinggung sosok Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang aktif mengabarkan kegiatannya melalui media sosial pribadinya. Bahkan, Dedi juga tak jarang mempublikasikan penyelenggaraan pemerintahannya.

Dia berharap publikasi melalui media sosial pribadi Dedi Mulyadi tidak hanya berisi kegiatan karikatif atau seremonial semata, tetapi juga mencakup hal-hal yang lebih substantif dan strategis.

"Misalnya, rapat-rapat penentuan anggaran dan kegiatan, termasuk alokasi sekian miliar untuk suatu program dan sekian triliun untuk lainnya, sebaiknya disiarkan secara langsung di media sosial," ujarnya.

Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui perdebatan terkait penggunaan anggaran serta keberpihakan para pejabat dalam mengambil keputusan.

"Langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi pemerintahan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan," katanya. 

Sementara Wakil Dekan 1 FH Uninus, Ahmad Jamaludin mengatakan, pergeseran anggaran bukan hanya sebatas berdasarkan SE Mendagri, apalagi dilakukan hanya oleh kepala daerah, tanpa melibatkan DPRD atau masyarakat.

"Pelibatan masyarakat dalam proses pergeseran anggaran adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terakomodasi dengan baik," ujarnya.

Ahmad menjelaskan, peraturan terkait dengan pergeseran anggaran sudah begitu rinci dan jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dari mulai UU Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait penyusunan APBD 2025.

"Tahapan efesiensi anggaran melalui pergeseran anggaran harus sesuai dengan tahapan atau mekanisme perubahan APBD sebagaimana diatur dalam point 4.7 Permendagri 15 Tahun 2024, Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 316 UU Pemerintahan Daerah," tuturnya.

Menurut dia, jika efesiensi melalui pergeseran anggaran dilakukan hanya melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD tanpa Perubahan APBD, jelas hal itu merupakan pelanggaran peraturan.

"Sebab, jika melihat pergeseran anggaran yang dilakukan atas efesiensi, seperti pada poin dua dan tiga Surat Edaran Mendagri, ini jelas-jelas merupakan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD," katanya.

Ia juga mengatakan, Permendagri 15 Tahun 2024 memang membuka ruang pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD melalui perubahan Perkada Penjabaran APBD. Namun, ada syarat khusus yakni terdapat kondisi darurat dan keperluan mendesak.

"Pertanyaannya, apakah efesiensi belanja masuk pada keadaan kondisi darurat dan mendesak? Kan tidak," ucap Ahmad.

Kemudian, Dosen Fisip Unpas/Peneliti IPRC, Fahmy Iss Wahyudi menuturkan, seluruh Kepala Daerah dalam melaksanakan penyesuaian efesiensi belanja daerah harus patuh pada seluruh peraturan dari UU, peraturan pemerintah dan peraturan Menteri, bukan hanya SE. 

"Pergeseran anggaran karena efesiensi belanja daerah ini harus transparan dan partisipatif agar output dan outcome-nya jelas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat," kata Fahmy.

Dari tujuh kegiatan atau program yang menjadi objek hasil efesiensi, Fahmi mengungkapkan, ada prioritas berorientasi penciptaan lapangan pekerjaan. Pemerintah daerah bisa memasukan kegiatan apa saja seolah-olah masuk pada priroitas lainnya untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

"Itulah pentingnya partisipasi masyarakat yang telah diamanatkan oleh UU Pemda. Selain itu, DPRD harus bisa menjadi penyeimbang agar tidak terjadi executive heavy atau dominasi kepala daerah dalam pergeseran anggaran atas efesiensi belanja daerah, karena fungsi budgeter DPRD sudah jelas diamanatakan juga dalam UU Pemerintahan Daerah," katanya.