ISBI Batalkan Teater Wawancara dengan Mulyono, Pintu Studio Digembok

Baliho terkait penyelenggaraan teater 'Wawancara dengan Mulyono' dan peluncuran buku monolog, menurut dia sudah dua kali diturunkan oleh pihak ISBI. Ia pun menganggap hal itu sebagai larangan untuk menggelar teater.

"Bagi saya penurunan baliho adalah pelarangan. Saya sudah minta pimpinan ISBI menerbitkan surat larangan bagi pertunjukan 'Wawancara dengan Mulyono' dan peluncuran buku 'Teks-Teks Monolog' saya," ujarnya.

Lebih lanjut, permintaan terkait surat larangan itu tak kunjung diterima oleh Rachman. Padahal dengan surat itu, Rachman mengaku akan menerima jika pementasan teaternya batal digelar.

"Dengan adanya surat larangan agar menjadi terang dan jelas masalahnya. Sampai hari ini surat larangan itu tidak ada. Sungguh memprihatinkan keberadaan kampus almamater saya ini," ucap pensiunan dosen ISBI ini.

"Bahkan sampai waktunya pertunjukkan, pintu tempat pertunjukan sudah digembok oleh rektorat ISBI Bandung, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu," tuturnya.

Akibat lokasi acara yang digembok, menurutnya puluhan penonton merasa kecewa. Namun Rachman pada akhirnya tetap meluncurkan buku monolog di malam tersebut.

Rachman juga mempertanyakan sikap ISBI yang dianggapnya telah membunuh karya seniman. Sementara, pihak keamanan tidak mempermasalahkan penyelenggaraan pementasan teater tersebut.

"Padahal pihak keamanan (polisi) dalam mengurus perizinan tidak ada masalah, tidak ada pelarangan oleh pemerintah. Ini hanya tindakan rektorat ISBI yang pengecut dan penakut sehingga membungkam bahkan membunuh karya kreatif seni dari para seniman yang dilahirkan oleh ISBI itu sendiri," kata dia.

Menyikapi hal ini, Rektor ISBI Bandung Retno Dwimarwati menjelaskan mengapa pada akhirnya menggembok studio teater tersebut. Ia mengatakan ISBI Bandung berkomitmen menjaga lingkungan akademik yang kondusif dan harmonis dengan melarang keras segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur SARA.

"Termasuk kepentingan berbau politik praktis, yang melibatkan dosen dan purnabakti. Kebijakan ini diambil guna memastikan bahwa kampus tetap menjadi ruang ilmiah yang bebas dari konflik kepentingan dan provokasi berbasis identitas dan politik tertentu," ucap Retno.

Menurutnya, kampus memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan serta mencegah berkembangnya narasi yang dapat memecah belah persatuan.

"Kami tidak akan menoleransi adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan perpecahan berbasis SARA dan politik, baik yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, pegawai administrasi maupun purnabakti," ujarnya.

Ia mengatakan, kampus adalah tempat bagi ilmu pengetahuan, bukan untuk penyebaran isu-isu kontraproduktif yang dapat mengganggu keharmonisan. 

Lebih lanjut, Retno mengajak seluruh civitas akademika untuk terus menjunjung tinggi semangat kebhinekaan dan menghindari segala bentuk provokasi yang dapat merusak persatuan dan menyebut kampus harus tetap menjadi tempat bagi dialog yang sehat, kritis, dan tetap dalam koridor etika akademik.

"Dengan kebijakan ini, ISBI Bandung menegaskan komitmennya untuk terus menjaga nilai-nilai kebangsaan dan memastikan bahwa kampus tetap menjadi ruang yang aman bagi seluruh sivitas akademika tanpa adanya diskriminasi berbasis SARA serta aktivitas yang mengandung unsur politik," kata Retno.