Ironi di Indonesia, Negara Agraris yang Sulit Penuhi Kebutuhan Beras

23 Feb 2024, 09:42 WIB

Beras medium yang dijual di pasar Paokmotong (IDN Times/Ruhaili)

Bandung, IDN Times - Mayoritas masyarakat Indonesia saat ini tengah mengeluhkan harga beras yang terus mengalami kenaikan. Kondisi ini sudah terjadi sejak tahun lalu di mana komoditas beras jenis premium di pasaran harganya merangkak secara perlahan, belum pernah alami penurunan harga yang signifikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) tak menampik bahwa produksi pad di dalam negeri termasuk di Provinsi Jawa Barat yang menjadi salah satu lumbung alami penurunan. BPS mencatat beberapa peristiwa alam yang terjadi di Jawa Barat menyebabkan penurunan produksi padi pada tahun 2023 menjadi 9,095 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), dari sebelumnya 9,43 juta ton pada 2022.

Tiga kabupaten/kota dengan total produksi padi tertinggi pada 2023 adalah Kabupaten Indramayu (1,41 juta ton), Kabupaten Karawang (1,09 juta ton), dan Kabupaten Subang (1,01 juta ton). Sementara, tiga kabupaten/kota dengan produksi padi terendah yaitu Kota Depok (33,1 ton), Kota Bogor (117,8 ton), dan Kota Cimahi (445,5 ton).

Penurunan produksi padi yang cukup besar pada 2023 terjadi di beberapa wilayah sentra produksi padi seperti Kabupaten Karawang (turun 130,2 ribu ton), Kabupaten Indramayu (turun 62,5 ribu ton), dan Kabupaten Bekasi (turun 48,3 ribu ton).

Persoalan penurunan produksi padi tak hanya dikarenakan anomali cuaca. Hal lain yang menjadi pemicu adalah penurunan luasan lahan untuk memproduksi padi. Berdasarkan perkiraan luasan panen padi di Jawa Barat seluas 1,58 juta hektare yang terdiri dari realisasi luasan panen padi periode Januari−September 2023 sebesar 1,31 juta hektare, ditambah potensi luas panen padi pada Oktober−Desember 2023 sekitar 273,72 ribu hektare.

Dengan luas panen padi Provinsi Jawa Barat pada 2023 yang diperkirakan sekitar 1,58 juta hektare itu, mengalami penurunan sebanyak 81,53 ribu hektare atau 4,90 persen dibandingkan luas panen padi pada 2022 mencapai 1,66 juta hektare.

1. Pemerintah seakan mengabaikan permasalahan pangan yang sudah bertahun-tahun

ilustrasi bekerja di sawah (pexels.com/SH Saw Myint)

Minimanya lahan yang berdampak pada produksi gabah yang menurun juga diakui Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Entang menuturkan bahwa ketersediaan beras karena lahan yang tergerus banyaknya pembangunan, seperti kawasan industri maupun pemukiman masyarakat. Selain itu ada juga proyek pembangunan nasional (PSN) seperti Bandara, Pelabuhan dan lainnya membutuhkan ruang pertanian yang tidak sedikit.

Dengan berbagai proyek pembangunan ini perlindungan terhadap lahan hidup untuk pertanian khususnya pesawahan menjadi tergerus. Dengan demikian semangat pemerintah untuk bisa menjadikam negara ini sebagai lumbung pangan bertolak belakang dengan banyaknya lahan sawan hilang akibat pembangunan yang masif.

"Ini jadi konsekuensi kita. Risikonya lahan kita tergerus dan seharusnya memikirkan gantinya. Lahan pertanian semakin menyempit sehingga tidak mungkin produksi meningkat," kata Entang.

Persoalan ini pun menjadi ironi bersama karena kebutuhan pangan kita besar seiring dengan pertambahan penduduk di dalam negeri. Pemerintah baik di pusat dan daerah seakan tidak peduli dengan pemenuhan pangan yang harus diselesaikan dan menjadi masalah akut.

2. Prediksi panen raya di Jabar meleset

Ilustrasi panen padi (Dok.IDN Times/Istimewa)

Keterlambatan produksi padi pun sudah dipastikan oleh Dinas Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) Jawa Barat. Kepala DTPH Jabar Dadan Hidayat mengatakan, biasanya panen padi hingga Februari mampu mencapai luasan 443 ribu hektare. Sementara Februari tahun ini hanya ada 175 ribu hektare lahan yang bisa panen.

Dadan menyebut bahwa dampak el-nino membuat masa panen di Jabar tahun ini tuidak sesuai perhitungan dan ada pergesaran di mana panen baru bisa dilakukan pada April. Meski puncak musim hujan diprediksi terjadi pada akhir Januari hingga Maret, faktanya pasokan air ke sentra-sentra produksi padi di Jawa Barat masih sulit.

DPTH Jabar dan Pemerintah Pusat saat ini sudah melakukan pemetaan daerah mana saja yang akan dibantu dengan memompa air agar masuk ke lahan pesawahan. Saat ini pihaknya sudah mengidentifikasi calon petani calon lokasi yang akan dibantu program tersebut dengan berbagai syarat dan ketentuan.

"Kalau peluang airnya ada, kita bantu dengan pompanisasi. Kalau masih ada daerah aliran sungai, kita juga bantu dengan pompanisasi," kata Dadan, Senin (20/2/2024).

Guna mendongkrak produksi padi tahun ini akan digunakan sejumlah cara, di antaranya memastikan petani menggunakan benih padi bersertifikat.

“Penggunaan benih bersertifikat mampu meng-upgrade produksi sampai di angka 40 persen. Kita memastikan penggunaan benih bersertifikat, itu tantangannya,” kata dia.

3. Bulog salurkan beras ke pasar tapi pembelian dibatasi

IDN Times/Debbie Sutrisno

Meski panen raya tidak sesuai waktunya dan harga beras terus naik, Bulog Jabar memastikan stok di gudang mencukupi bagi masyarakat hingga Ramadan dan Idul Fitri. Merespons langkanya beras medium dan premium di berbagai tempat, Bulog Jabar akan terus mendistribusikan stok beras ke pasaran.

Hal tersebut, sesuai dengan perintah dari Kantor Pusat dalam menyikapi kondisi perberasan saat ini. Saat ini, stok beras di Perum Bulog Kanwil Jabar, sebanyak 133 ribu ton. Diperkirakan, akan cukup untuk kebutuhan selama Ramadhan sampai dengan hari Raya Idul Fitri atau lebaran.

“Stok beras yang dikuasai oleh Bulog Jabar sebesar 93 ribu ton dan dalam perjalanan ada sebanyak 40rb ton, jadi total stok Beras di Bulog di Jawa Barat akan mencapai 133rb Ton," ujar Pemimpin Wilayah Bulog Jabar M Attar Rizal.

Stok ini, kata dia, akan digunakan untuk kegiatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) baik untuk pasar tradisional maupun retail modern, untuk kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta untuk penyaluran Bantuan Pangan, dan stabilisasi Beras Premium melalui pola pengalihan.

“Untuk Bantuan Pangan ini sementara dihentikan dahulu penyaluran/distribusinya dari tanggal 8 Februari kemarin hingga 14 Februari 2024, atau sampai dengan Pelaksanaan Pemungutan Suara nanti. Setelah pemilu penyaluran Bantuan Pangan akan kembali kita teruskan,” kata Attar.

Tahun 2024 ini, kata dia, Perum Bulog Kanwil Jabar akan menyalurkan Bantuan Pangan sebanyak 44 ribu ton per bulan. Menurut Attar , dari awal Januari kemarin pihaknya sudah menggelontorkan sebanyak 17 ribu ton beras SPHP ke pasar-pasar, baik tradisional maupun modern.

Attar mengatakan, suplai ke pasar tradisional dilakukan minimal sepekan sekali. Untuk retail modern pun Bulog memasok sesuai dengan PO yang diajukan oleh retail modern. Bulog Jabar, mengirimkan ke Distribution Center retail modern tersebut dan pengiriman dari Distribution Center ke toko-toko retail tersebut.

“Selain dari Impor melalui pelabuhan patimban dan tanjung priok yang akan terus berlangsung, pasokan beras dari dalam negeri akan kami optimalkan pada masa panen nanti. Untuk wilayah Jawa Barat panen diperkirakan di bulan April hingga Mei Nanti, masa panen ini mundur karena kekeringan dampak elnino, stok kita akan terus terisi” papar Attar.

Satgas Pangan bersama Bulog dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional Kosambi dan toko swalayan. Sidak ini untuk memastikan beras di Bulog yang disalurkan sudah sampai di para pedagang dan bisa dibeli oleh masyarakat.

Kepala Satgas Pangan Polda Jabar, Kombes Pol Deni Okvianto mengatakan, dari pantauan yang dilakukan dipastikan beras dari Bulog ukurang lima kilogram (kg) dengan merek SPHP sudah ada di pasaran baik yang tradisional maupun swalayan. Meski demikian, ada pembatasan pembelian agar semua masyarakat bisa membelinya.

"Kita sudah lihat ada dan harganya sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi). Ketersediaan cukup dan kepada masyarakat tidak panik untuk membeli karena memang kebijakannya dibatasi untuk pembelian satu orang satu beras," kata Deni.

Meski demikian, Deni menyebut bahwa ketersediaan beras Bulog belum ada di seluruh minimarket seperti Indomaret atau Alfamart. Keberadaan beras di toko tersebut masih tergantung dari distributor utama yang bekerjasama langsung dengan Bulog pusat di Jakarta.Pembatasn pendistribusian pun dilakukan agar tidak ada pihak yang melakukan pembelian dalam jumlah besar di swalayan untuk kemudian diperjualbelikan kembali.

Sehingga ketersediaan beras di pasaran masih aman dan harga pun sesuai dengan harapan dari pemerintah.Deni menuturkan, Satgas Pangan Polda Jabar ke depan akan mendorong agar pihak distributor bisa menyimpan beras Bulog ke seluruh minimarket mulai dari pusat perkotaan hingga pedesaan yang di sana ada swalayan terkecil.

"Dari Satgas Pangan akan lebih aktif lagi agar bisa mengintervensi ke sana (distributor). Ayo dorong lagi ada warga di pesisir agar bisa tertutupi (terpenuhi kebutuhan berasnya)," kata Deni.