IPRC: Aturan Kemendagri Soal Pj Kepala Daerah Maju Pilkada Belum Tegas

Firman menuturkan, sejatinya SE tersebut bertujuan untuk memberikan hak Pj kepala daerah untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, serta menghindari adanya konflik kepentingan dan mengganggu netralitas ASN.

"Sejatinya Kemendagri membuat regulasi yang lebih konkret, tegas, terukur tekait dengan netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024," katanya.

Menurutnya, penggiringan masa ASN tidak hanya bisa berpotensi dilakukan oleh Pj kepala daerdaerah saja. Melainkan Sekda yang hendak maju ke Pilkada juga berpotensi bisa menggiring ASN. Sehingga menurutnya, Kemendagri harus memperhatikan aturan ini.

"SE ini kan memberikan hak politik kepada Pj karena ada aturan di dalam undang-undang kan seperti itu. Cuma kalau saya melihat semangatnya harusnya diletakan dalam konteks konflik kepentingan, penyelahgunaan kewenangan," jelasnya.

Peraturan ASN maju di Pilkada ini juga ada di Surat Keputusan Menpan RB No. 2 Tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hanya saja, lanjut Firman, implementasi dari regulasi tersebut dinilainya belum optimal.

"Jadi etikanya harus dilihat bahwa SE ini mendorong Pj termasuk kalau saya melihatnya lebih luas, ASN itu kalau sudah dalam posisi berproses untuk maju dalam pilkada sebaiknya mundur," katanya.

"Hal itu untuk menghindari terjadikya potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan bisa berupa mobilisasi ASN, penggunaan fasilitas negara," Firman melanjutkan.