Investasi Rp100 M di KIC Sukabumi Terancam Gagal karena Wacana Bandara
Kabupaten Sukabumi, IDN Times - Rencana investasi besar di Kawasan Industri Cikembar, Sukabumi, terancam batal karena ketidakpastian aturan terkait pembangunan bandara di wilayah tersebut.
PT Bogorindo selaku pengembang kawasan industri seluas 220 hektare ini, mengaku sudah menggelontorkan hampir Rp100 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Namun, wacana bandara yang kembali muncul di 2024 membuat investor ragu untuk melanjutkan investasi.
"Sudah ada dua pabrik yang beroperasi di sini, dan rencananya tahun ini akan masuk empat lagi. Tapi karena ketidakpastian ini, ada risiko juga," kata General Manager PT Bogorindo Cemerlang Sukabumi, Berlin Sumadi, kepada IDN Times, Sabtu (1/3/2025).
1. Kawasan industri bisa serap 100 ribu tenaga kerja, tapi…
Kawasan Industri Cikembar sebenarnya punya potensi besar. Dengan kapasitas hingga 80-120 pabrik, Berlin memperkirakan kawasan ini bisa menyerap hingga 100 ribu tenaga kerja.
Beberapa investor dari China dan Taiwan sudah tertarik masuk, termasuk sebuah pabrik kulit terbesar ketiga di dunia yang siap beroperasi akhir tahun ini.
"Tapi kalau perizinan terganjal, investasi bisa batal. Ini bukan cuma rugi buat kami, tapi juga buat masyarakat Sukabumi yang butuh lapangan kerja," katanya.
Yang bikin ruwet, kawasan industri ini ternyata berbenturan dengan rencana pembangunan bandara yang masuk dalam Keputusan Menteri Perhubungan tahun 2019. Sekitar 70 hektare lahan kawasan ini terdampak.
"Kalau ada investor beli lahan, tapi ternyata kena irisan rencana bandara, pasti mereka khawatir. Ini bikin mereka ragu untuk investasi lebih jauh," kata Berlin.
2. Pemerintah masih tarik ulur, bikin investor bingung
Menurut Berlin, sikap pemerintah masih belum seragam soal bandara ini. Ada pihak yang mendorong investasi tetap berjalan, tapi ada juga yang mempertanyakan kelanjutan proyek bandara.
"Harusnya pemerintah yang kasih kepastian ke kami, bukan lami yang terus bertanya-tanya. Apakah bandara ini akan lanjut, direlokasi, atau justru dibatalkan?" katanya.
Terbaru, Kementerian Perhubungan disebut sudah menyerahkan keputusan pembangunan bandara ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tapi, Pemprov Jabar kabarnya enggan melanjutkan proyek karena anggaran yang besar.
"Sekarang fokus kebijakan nasional bukan infrastruktur bandara. Jadi kalau melihat situasi ini, jujur kami pesimis bandara akan dibangun di Cikembar. Tapi entah kenapa isu ini selalu muncul setiap kali kami mengajukan revisi master plan," kata Berlin.
3. Bandara di kawasan industri kurang relevan
Menurut Berlin, keberadaan bandara di kawasan industri ini kurang relevan. Pemda Sukabumi sendiri disebut lebih ingin bandara dibangun di wilayah selatan untuk mendukung sektor pariwisata.
"Kalau untuk akses industri, sepertinya tol dan double track kereta sudah cukup. Bandara di sini rasanya kurang mendesak. Bupati sebelumnya pun ingin bandara di wilayah selatan karena dekat dengan tempat wisata, tapi untuk bupati saat ini kami masih belum tahu," ungkapnya.
Ia berharap pemerintahan baru bisa memberi kepastian hukum agar investasi tidak terhambat.
"Kami hanya butuh kepastian. Kalau memang bandara jadi dibangun, ya kami akan menyesuaikan. Tapi kalau ini cuma jadi wacana tanpa kejelasan, kasihan banyak pihak yang sudah terlanjur berinvestasi," kata dia.
4. Kalau investasi batal, dampaknya besar
Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, dampaknya bisa lebih luas. Berlin menyebut nilai investasi yang berisiko hilang bisa jauh lebih besar dari Rp100 miliar yang sudah digelontorkan.
"Itu baru nilai infrastruktur. Kalau investasi dari tenant yang masuk hilang, bisa berkali-kali lipat lebih besar. Padahal ini juga berpengaruh ke pendapatan daerah," ujarnya.
"Permohonan revisi master plan sudah kami ajukan sejak tiga bulan lalu. Tapi baru ditindaklanjuti beberapa hari lalu. Kami butuh jawaban tertulis, bukan cuma lisan. Kalau hanya lisan, nanti bisa berubah-ubah lagi," tuturnya.
5. Respons Pemerintah Desa
Kepala Desa Cimanggu Baenuri Samsi menanggapi terkait wacana pembangunan bandara di Kawasan Industri Cikembar. Dia mengatakan, rencana pembangunan bandara saat itu disebut akan terealisasi pada tahun 2021 namun berbenturan dengan COVID-19.
"Memang sudah di-plotting kurang lebih 400 hektare kan (luasan bandara) untuk tahap pertama, yang 80 persen luas wilayahnya adalah lahan milik KIC tapi untuk realisasi dan SK pelaksanaannya sampai hari ini tidak ada kejelasan," kata Baenuri.
Dia mengatakan, masyarakat di Desa Cimanggu mayoritas menolak rencana bandara tersebut. Menurutnya, Desa Cimanggu berpotensi jadi desa mati ketika dibangun bandara.
"Oke secara global bahwa Sukabumi ini ada peningkatan, tapi kan itu kehidupannya orang-orang yang menengah ke atas. Yang menengah ke bawah mungkin akan tersingkir, karena radius 500 meter dari pagar bandara itu harus steril, terus warga masyarakat kami akan dikemanakan? Mata pencaharian mereka bagaimana?" ungkapnya.
Di sisi lain, ada 800 orang usia produktif pekerja di desa tersebut. Oleh sebab itu, kata dia, pembukaan industri jauh lebih dibutuhkan oleh masyarakat ketimbang pembangunan bandara karena dapat membuka lapangan pekerjaan.
"Kamo tidak berbicara untuk hari ini, tapi kami berbicara sekian tahun ke depan. Apabila perkembangan KIC bagus, lapangan pekerjaan banyak, secara otomatis warga keluar sekolah, lapangan pekerjaan sudah siap," tutupnya.