Insentif Nakes Dipangkas, Dirut RSKIA Bandung: Sangat Disayangkan

04 Feb 2021, 18:09 WIB

Ilustrasi insentif (IDN Times/Arief Rahmat)

Bandung, IDN Times - Pemerintah memutuskan untuk memangkas insentif tenaga kesehatan sebesar 50 persen pada 2021. Pemangkasan insentif untuk tenaga kesehatan ini menuai protes di daerah.

Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Kota Bandung Taat Tagore, menyayangkan wacana pengurangan 50 persen insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) oleh Kementerian Keuangan (Kemenku).

"Saya secara pribadi sangat menyayangkan kalau benar ini terjadi, sangat disayangkan saja," ujar Taat saat dihubungi IDN Times, Kamis (4/2/2021).

Wacana ini pun kemudian sempat muncul di media sosial twitter dan ramai dikomentari warganet.

1. Nakes merupakan garda terdepan dalam melawan COVID-19

Instagram.com/rumahsakitlapangan

Taat mengatakan, sampai saat ini total seluruh dan pegawai di RSKIA Kota Bandung ada sebanyak 600 orang. Adapun untuk dokter dan tenaga kesehatan ada sebanyak 450 orang yang masih bekerja di tengah pandemik COVID-19.

"Sangat disayangkan karena mereka (Nakes) saat ini merupakan garda terdepan untuk melawan COVID-19, kalau ada pengurangan kan sayang," katanya.

2. Berharap insentif dikembalikan seperti tahun sebelumnya

Instagram.com/rumahsakitlapangan

Taat menambahkan, sampai saat ini surat keputusan itu masih belum diterima oleh RSKIA. Adapun jika sudah diterima, Taat mengaku akan langsung melakukan koordinasi dengan seluruh nakes yang bertugas di RSKIA.

"Saya sih harapannya dikembalikan kembali aja yah, kembali kayak tahun sebelumnya," kata dia.

3. Pemotongan insentif semoga tidak terjadi

Instagram.com/rumahsakitlapangan

Sebelumnya, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Cimahi, Dr Zakaria Ansyori mengatakan, pihaknya meminta agar pemerintah pusat membatalkan wacana pemotongan insentif nakes itu.

"Kebijakan ini masih dalam perundingan dengan Kemenkes, semoga pemotongan insentif ini tidak terjadi," kata Zakaria saat dihubungi, Kamis (4/2/2021).

4. Pemerintah pusat diharapkan bisa mempertimbangkan dengan matang

Ilustrasi tenaga medis. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Menurut Zakaria, pemotongan insentif nakes ini bukan hanya berurusan dengan personal tenaga kesehatan, namun pemotongan insentif juga berdampak buruk pada pelayanan kesehatan di daerah.

"Misal di BPSDM yang kini dijadikan ruang isolasi atau di pelayanan kesehatan yang bukan rumah sakit, itu kan memakai anggaran itu. Coba bayangkan, dengan gajih yang tidak seberapa dan risiko yang besar, ya sangat tidak tepatlah," kata Zakaria.