Bandung, IDN Times – Tantangan menjadi kepala pemerintahan di Indonesia ialah mengurangi pengangguran. Menurut catatan Badan Pusat Statistik, Di Jawa Barat sendiri terdapat sekitar 527.286 orang pengangguran--terbanyak di Jawa Barat. Bagaimana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berupaya menekan angka pengangguran itu?
Salah satunya, kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, ialah dengan memperbanyak investasi. Tapi, apakah mudah memancing investasi untuk datang ke Jawa Barat?
Investasi baru akan berbanding lurus dengan penambahan lapangan kerja. Maka itu, jika asumsinya satu pabrik dapat menghasilkan seribu lowongan kerja, kata Emil, maka sepuluh pabrik bisa menghasilkan 10 ribu lapangan kerja. Angka itu, terbilang bakal berpengaruh signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.
“Logikanya begitu, maka peluang investasi itu selalu menjadi penting bagi saya,” tutur Emil, dalam wawancara khusus bersama IDN Times di Gedung Sate, Selasa (10/9).
“Mangkanya kalau melihat pak gubernur ke luar negeri, jangan dikritisi. Ujung-ujungnya berujung pada datangnya investasi,” katanya.
Meski demikian, Emil menekankan bahwa investasi dalam era industri 4.0 tidak melulu berbentuk pabrik. Ia berharap investor-investor di bidang lain, terutama yang menerapkan teknologi, juga berminat untuk membuka usahanya di Jawa Barat.
“Dalam rezim pasangan Rindu (Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum) ini, investasi juga bisa bergeser ke segi pariwisata dan ekonomi kreatif,” katanya.
Maka itu, jangan heran jika dalam kepemimpinan Rindu, iklan pariwisata Jawa Barat makin banyak, mulai dari iklan fisik seperti baligo hingga iklan digital yang mereka pasang di berbagai media sosial.
“Kami menganggap bahwa sektor pariwisata bisa menyerap tenaga kerja secara fundamental. Sudah ada perhitungannya,” tutur Emil.
Tak hanya itu, dengan berbagai pembangunan yang dilakukan di Cirebon, Majalengka, dan Subang, atau lebih dikenal dengan kawasan strategis segitiga Rebana, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap agar hal tersebut bakal mengundang minat investasi.
“Kalau saya jadi pengusaha, kawasan Rebana itu sangat menarik,” ujar dia. Bayangkan, lanjut Emil, di kawasan strategis Rebana, pemerintah menawarkan harga tanah yang masih murah, ongkos buruh yang terjangkau, hingga akses transportasi yang mudah.
Akses transportasi merupakan salah satu unggulan Rebana, karena “kalau perlu ekspor tinggal 30 menit ke pelabuhan, terbang juga gampang (dengan adanya Bandara Kertajati),” tuturnya.
Pemerintah tengah berupaya sebisa mungkin untuk menciptakan kenyamanan investasi di wilayah Jawa Barat. Jika kedatangan investasi mulai bermunculan seperti yang Emil harapkan, maka ia akan memulai untuk menerapkan aturan baku pendidikan di pabrik-pabrik.
Maksudnya, Emil akan mewajibkan setiap pabrik di Jawa Barat untuk memiliki sekolah sendiri dalam mendidik sumber daya manusia di Jawa Barat. Sebagai imbalannya, pemerintah akan memberikan potongan pajak pada pelaku usaha.. Ide itu, kata dia, merupakan konsep yang ditiru dari Eropa dan sekitarnya.
“Kalau di dunia barat, seperti di Jerman, mereka (pabrik) yang menyantuni dunia kesenian maka pajaknya akan dipotong. Konsep ini mungkin akan mulai pada 2020,” ujar Emil.
Salah satu problema yang kerap ditanyakan calon investor sebelum menanamkan modalnya di Jawa Barat ialah ketimpangan upah di tiap kota. Misalnya, antara Kabupaten Karawang dan Bandung—yang secara geografis hanya terpisah sekitar 60 km, memiliki perbedaan upah minimum hingga Rp894.429,66.
Emil memahami kondisi tersebut. Maka, dalam sisa empat tahun kepemimpinannya, Emil akan memberlakukan zonasi upah yang akan dibagi berdasarkan jens investasi. “Misalnya, untuk padat karya seperti tekstil, mungkin tidak lagi ditawarkan di Karawang. Di Karawang akan ditawarkan pada kapital intensif, seperti manufaktur, teknologi, dan lainnya,” kata Emil.
Rencana tersebut sempat dipaparkan Emil di hadapan Bank Indonesia beberapa waktu lalu.
Soal konsep, Emil memang dibilang sudah matang. Namun, hingga saat ini ia mengaku belum berhasil menuai investasi dari berbagai upayanya. “Sampai Desember ini kami masih sosialisasi. Nanti kami akan keluarkan Peraturan Gubernur untuk itu,” tutur dia.