Bogor, IDN Times - Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit (RS) UMMI Bogor, Andi Tatat mengaku salah atas ketidak-terbukaan informasi dan kecenderungan menghalang-halangi satgas COVID-19 soal swab test salah satu pasien mereka, Rizieq Shihab.
"Kami akui ada kelemahan dari kami terkait komuniaksi dan koordiansi shingga terkesan menghalang-halangi. Kami sampaikan mohon maaf ke Satgas COVID-19 Kota Bogor," ujar Andi saat konferensi pers melalui akun YouTube Wali Kota Bogor, Minggu (29/11/2020).
Dengan kesalahan itu, Andi mengaku ke depannya tidak akan mengulangi hal serupa dan akan lebih kooperatif dalam berasama-sama melakukan penanggulangan bencana COVID-19 di Kota Bogor.
Adapun soal pandangan bahwa RS UMMI tidak memberikan berkas secara lengkap terkait hasil lab uji spesimen PCR test, Andi terlihat bingung. Pasalnya, kata dia, sampai saat ini hasil itu masih belum didapatkannya.
"Kami pun sampai saat ini belum dapat info soal ini, kami tanyakan ke pihak mer-c tapi kami belum dapat hasil," ungkapnya.
Adapun soal Rizieq Shihab dikabarkan kabur dan mendapatkan izin dari RS UMMI, Andi membantahnya. Menurutnya, izin diberikan pada Rizieq Shihab karena berdasarkan keinginan keluarga.
"Memang beliau pulang dengan permintaan keluarga, kami sudah meminta untuk menunggu hasil tetapi beliau tetap mohon," ucapnya.
Ia menambahkan, dalam kondisi saat itu, keluarga Rizieq Shihab memaksa untuk melakukan isolasi di kediaman pribadi dibandingkan di RS UMMI.
"Kami manajemen RS UMMI sampaikan terima kasih kepada keluarga besar Rizieq Shihab yang telah memberikan kepercayaan untuk merawat Rizieq Shihab," tuturnya.
Di tempat sama, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, selama ini satgas COVID-19 Kota Bogor sudah melakukan tindakan kooperatif dan tidak ada melakukan tekanan pad manajemen RS UMMI.
"Tidak benar bahwa ada intervensi satgas terkait Rizieq Shihab. Kami memahami privasi dan Insya Allah saya selalu menghormati dan memuliakan ulama," kata Arya.
Arya pun memberikan alasan mengapa kasus ini akhirnya ditempuh dengan jalur hukum Menurutnya, hal itu merupakan jalan penanganan yang tepat berdasarkan aturan.
"Sejak Maret kami selalu berkoordinasi sesuai UU tetapi identitas pasien tidak dibuka dan tidak diberikan karena riskan dengan praktik kedokteran," kata dia.