Ini Harapan 26 Ketua BEM se-Tanah Air di 75 Tahun Kemerdekaan Indonesia

Mayoritas dari pada perwakilan BEM mengedepakan kemerdekaan dalam mengakses pendidikan yang lebih layak. Selama ini, meski Indonesia telah merdeka dan diakui oleh dunia, tapi kemerdekaan di sektor pendidikan dirasa masih jauh.

Biaya pendidikan yang mahal dan fasilitas yang tidak merata menjadi soal negara ini sulit mengejar negara lain. Padahal investasi terbaik dalam memajukan sebuah bangsa adalah pendidkan.

Ketua BEM Undip Razin Hilmy Baihaqi mengatakan, pendidikan harus menjadi fokus pemerintah karena ini adalah kunci mengembangkan kualitas sumber daya manusia untuk membangun bangsa. "Maka saya memiliki harapan besar agar berhentinya proses Privatisasi dan Kormesialisasi Pendidikan di Indonesia dan terjaminnya seluruh anak Indonesia sampai nun jauh di pelosok Indonesia bisa merasakan bangku pendidikan sampai Pendidikan Tinggi," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua SEMA Universitas Negeri Medan Ahmad Fahmi Sahid. Dia menyebut bahwa sistem pendidikan yang baik akan menghasilkan SDM maju dan bisa berdampak pada kemajuan Indonesia ke depannya.

Sementara itu, Ketua BEM UNJ Chandra Yoga mengatakan, saat ini pandemik COVID-19 menjadi sebuah ancaman bagi dunia pendidikan karena sistem belajar siswa maupun mahasiswa terhenti. Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia.

Namun, kondisi ini seharusnya bisa menjadi titik balik pemerintah dalam menyiapka sistem pembelajaran yang lebih baik dan merata agar bisa diakses siapapun dalam kondisi apapun.

"Pemerintah harus benar-benar memberikan perhatian dalam dunia pendidika. Dan pandemik ini seharusnya bisa membuat para petinggi negeri memperbaiki (kualitas pendidikan)," kata Wakil Presiden BEM Politeknik Negeri Ujung Pandang, Ismail.

Dengan raihan 75 tahun kemerdekaan dari penjajahan, para mahasiswa penerus bangsa ini pun banyak berharap kepada pemimpin saat ini dan masa depan. Ketua BEM KM IPB, Bhirawa Ananditya Wicaksana misalnya, berharap berharap agar pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia tidak mengulangi hal-hal tidak baik yang masih saja dilakukan pemimpin-pemimpin kita saat ini.

"Mulai dari tindak pidana korupsi, membahas RUU-RUU bermasalah dengan pengabaian terhadap aspirasi rakyat kecil, dan tidak menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prioritas utama," ujarnya.

Dalam dikusi yang sama, Ketua BEM Universitas Sanata Dharma Heribertus Agil menyebut, pemerintah Indonesia saat ini jangan hanya menjadikan kemerdekaan sebagai slogan semata. Pemerintah harus bisa menggerakan seluruh elemen untuk bergerak ke depan.

"Pemerintah harus memiliki kredibilitas yang baik untuk memberikan contoh kepada masyarakat dalam meraih cita-cita bersama yakni Indonesia maju. Maju dalam hal ekonomi, pendidikan, teknologi, keadilan dan kesejahteraan. Semoga hal-hal baik dapat secara merata menjadi hak seluruh warga Indonesia," ungkapnya.

Sedangkan, Ketua BEM Universitas Hasanuddin Makassar, Abdul Fatir Kasim sangat konsen dengan pemberantasan korupsi di Indonesia dan berharap tidak ada lagi sistem oligarki. Saat ini pemerintah dan perwakilan parlemen kerap berlaku semena-mena dalam membuat aturan. Dan ini bukannya untuk mensejahterakan rakyat melainkan kepentingan pihak tertentu saja.

Muhammad Azhari Marpaung, Ketua Dewan Eksekutif Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menuturkan, salah satu hal yang harus dilakukan pemerintah dengan kemerdekaan yang telah diraih Indonesia adalah memanfaatkan sumber daya alam secara mandiri. Seperti ungkapan Sukarno di mana kita harus berdikari (berdiri di atas kaki sendiri), maka semua hal yang ada di Indonesia harus bisa dioptimalkan dengan meminimalisir bantuan dari negara luar.

Senada, Presiden Mahasiswa BEM KM UNNES Muhammad Fajar Ahsanul mengatakan, dengan mamaksimalkan potensi dalam negeri, diharap masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Negara harus bisa memproritaskan warga dalam negeri dalam mengerjakan berbagai hal termasuk menggarap sumber daya alam.

"Mendahulukan kepentingan bersama menjadi hal yang penting agar indonesia sebagai bangsa dan negara untuk mampu melewati krisis, ujian, dan terhindar dari masalah multidimensi yang ditimbulkan akibat pandemi ini. Utamakan nyawa dan keselamatan rakyat di atas apapun," kata dia.

Menurut, Ketua BEM UIN Jakarta Sultan Rivandi, ketika pemerintah manfaatkan SDM lokal dalam membangun negeri, maka kesenjangan ekonomi perlahan tapi pasti dapat terselesasikan. Musababnya, lapangan pekerjaan dapat terbuka selebar-lebarnya terkhusus untuk generasi muda yang saat ini tengah menempuh pendidikan di berbagai tingkatan.

Ketua BEM UNM Makassar Muhammad Aqsa menjelaskan, satu hal yang tidak boleh dilupakan pemerintah ke depan dengan merdekanya sebuah negara, adalah kemerdekaan dalam mengakses fasilitas kesehatan. Dengan pemberian akses kesehatan yang gratis maka SDM Indonesia bisa semakin unggul.

Hal serupa disampaikan Presiden Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Made Vera Yanti. Dia mengatakan, langkah pemerintah dengan membuat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah tepat. Namun, aplikasi BPJS di lapanga masih harus diperbaiki. Sebab. selama ini masih banyak warga miskin yang sulit mengaksesnya.

Ketua DEMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ahmad Rifaldi Mustamin menyebut, negara bersama semua elemen harus mampu memberikan penanganan terbaik. Memperhatikan semua golongan mulai dari golongan miskin sampai menengah, jangan sampai ada yang terabaikan dalam segi kesehatannya.

Dengan berbagai kecanggihan dan kebebasan masyarakat dalam menggunakan media sosial, para millennial ini pun berharap pemerintah tidak seenak jidat melakukan intimidasi sampai kriminalisasi kepada mereka yang melayangkan kritik. Pemerintah seharusnya menjami kebebasan bereskpresi kepada siapapun.

"Jamin kebebasan bereskpresi, Jangan sampai ada lagi intimidasi maupun kriminalisasi bagi rakyat yang menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah," ujar Presiden Mahasiswa Universitas Telkom, Aninditya Santiko Wibowo.

Ketua BEM FISIP UI Salman AL Fathan menyebut pemerintah seharusnya memberikan perlindungan atas hak asasi manusia berdasarka nilai-nilai kemanusian. Termasuk dalam kebebasan berpendapat di ranah apapun.

Hal ini juga disampaikan Moch. Badrus Sholeh selaku Ketua BEM Universitas Negeri Surabaya. Menurutnya, wakil rakyat atau pemerintah selama ini banyak yang tidak ingin mendengar kritik pedas dari rakyatnya. Padahal, sebagai orang yang dipilih dan dipercaya melalui ajang pemilihan, mereka harus lebih mendengar dan menyerap aspirasi rakyat.

Sedangkan Presma BEM KM UNP Ravi Kurnia sangat berharap lembaga perwakilan rakyat bisa berfungsi sebagaimana harusnya yakni menjadi penyambung lidah rakyat. "Jangan sampai diberi label pengkhianat rakyat," paparnya.

Pemerintah baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, diminta bisa bekerjasama dengan rakyat Indonesia. Ketua BEM Universitas Kristen Petra Ricky Ciputra mengatakan, komunikasi dan transparansi dari pemerintah bisa membuat negara ini berkembang lebih cepat karena ada rasa percaya antara kedua belah pihak.

"Penting, bagi pemerintah untuk dapat menyediakan saluran komunikasi yang cepat dan tanggap sehingga dapat mengurangi peredaran pesan yang dapat memecah belah dan membahayakan NKRI.," ujarnya.

Sementara itu, Ketua BEM Stikom Bali Kadek Anggi menuturkan, melalui komunikasi yang benar maka masyarakat tidak akan lagi khawatir dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Selama ini banyak infomasi yang membuat rakyat resah. Hal ini seharusnya bisa diredam oleh pemerintah dengan langkah nyata dalam membangun kesejahteraan.

Bayu Septian, Ketua BEM KM UNY, menambahkan, komunikasi juga bisa dimulai dari sekarang di mana pemerintah bisa mengajak seluruh perwakilan elemen masyarakat membicarakan tentang rancangan undang-undang Omnibus Law yang dirasa bisa merugikan banyak pihak di dalam negeri.

"Banyak hal yang agak rancu di sana termasuk mengenai sistem kebebasan magang untuk dunia pendidikan. Di mana itu akan jadi ajang eksploitasi mahasiswa," kata dia.

Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh Reza Hendra Putra mengatakan, dengan kemerdekaa Indonesia saat ini dia berharap semua perbedaan agama, budaya, suku, dan tempat tinggal tidak membuat perpecahan. Sebab, dari Sabang sampai Merauke seluruh rakyat kala itu sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Tanah Air.

"Kita bersatu hari ini dibawah bendera yang sama walaupun daerahku ada peringatan di tanggal 15 agustus dan 17 agustus, tapi tentunya dan saya sangat yakin kepada kawan-kawan semua mulai ujung barat hingga ujung timur sana kita sama-sama ingin memajukan bangsa ini," kata Reza.

Senada, Ketua BEM UMN Al Washliyah Sumatera Utara Ridho Alamsyah sangat berharap negeri ini bisa lebih damai. Kedamaian ini pun bisa didapat salah satunya dengan mensejahterakan masyarakatannya.

Buyung Ketua BEM Untidar menegaskan, banyak harapan dari masyarakat yang disematkan kepada Presiden Jokowi dan jajarannya. Dia pun telah memberikan banyak janji, dan ini yang ditunggu rakyat Indonesia sekarang.