Bandung, IDN Times - Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, disebut-sebut sebagai sarang penyebaran paham radikalisme di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, anggapan itu muncul dari pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar itu sendiri.
Soal paham radikalisme yang perlu dicegah sedini mungkin, merupakan salah satu tugas aparat yang tersebar di tiap daerah. Polisi Sektor Kota Besar Bandung saat ini tengah getol-getolnya mengurusi fenomena sosial tersebut.
Wakil Kepala Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Dedi S. mengatakan bahwa ia telah menerima informasi tersebut. "(Bandung) memang cukup rawan radikalisme. Kemarin ada sedikit informasi (tentang penyebaran paham radikalisme)," kata Dedi ketika ditemui wartawan saat apel tiga pilar di Markas Polrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Kamis (28/11).
Maka itu, Dedi menyimpulkan bahwa ada sejumlah masyarakat Kota Bandung yang telah terpapar paham tersebut.
Penyebaran paham radikalisme di Kota Bandung, lanjut dia, terjadi karena adanya aktor yang menyebarkan berbagai paham yang tidak tepat. Bentuk penyebarannya pun cukup efektif, karena menyasar masyarakat yang memang tengah mencari jati diri, salah satunya dalam urusan beragama.
"Adanya pemahaman-pemahaman yang salah di masyarakat menjadi penyebabnya. Boleh lah kita artinya memberikan pemahaman tentang agama itu sangat baik. Tentang jihad, misalnya, mungkin jihad yang benar," tutur dia.
Maka itu, Dedi merasa pihak berwenang sudah sepantasnya turun tangan untuk mengatasi berbagai paham tersebut. Salah satu caranya, ialah dengan menguatkan komunikasi dan kerja sama antara tiga pilar yakni Bhabinkamtibmas, Babinsa dan kelurahan.
"Dengan kerja sama ini, antara tiga pilar ini, bisa menekan bagaimana radikalisme tidak tersebar atau menjadi lebih besar lagi," ujarnya.
Perwakilan dari ketiga badan tersebut perlu untuk turun ke lingkaran masyarakat dan menemui para tokoh sekitar. Jika sudah demikian, ketiga pilar itu kemudian mengedukasi dengan menekankan pentingnya kesatuan NKRI dan hingga paham radikal bisa diatasi.
"Misalnya bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, majelis ulama dan sebagainya untuk menekan hal tersebut. Bukan tugas polisi saja saya kira. Stakeholder yang lain juga sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi bagaimana cara menanggulangi dan mencegah dan sebagainya," kata Dedi.
Setali tiga uang, Kasdim 0618/BS Letkol Momon juga sepakat bahwa ketiga pilar dan masyarakat itu memerlukan komunikasi yang intens. Hal itu dipercaya dapat dengan jitu menangkal penyebaran paham radikalisme.
"Sebagai Kodim, kami melaksanakan kerja sama di lapangan. Babinsa menggiatkan lagi siskamling dan upaya-upaya komunikasi sosial dengan aparat dan tokoh agama dan masyarakat. Fungsinya siskamling untuk tanggap cepat. Begitu ada kejadian maka pos kamling itu melaporkan kepada pihak kepolisian jadi gejala dini itu teratasi," ujarnya.
Adapun Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan kalau paham radikalisme dapat dengan mudah menyebar jika komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan, tidak terjalin dengan baik.
"Mudah-mudahan sinergitas tiga pilar ini dilanjutkan dengan komunikasi semua komponen masyarakat untuk sedini mungkin mendeteksi kalau memang ada hal-hal yang rawan terhadap radikalisme atau apapun," katanya.