Industri Padat Karya Harus Beroperasi Meski Pandemi COVID-19 Mengintai

Rizal menuturkan, untuk mengantisipasi penyebaran virus ini di pabrik, API Jabar telah menginstruksikan seluruh anggotanya agar meningkatkan pencegahan. Misalnya, setiap karyawan yang masuk dan bekerja dicek terlebih dahulu suhu tubuhnya. Kemudian mereka pun diimbau agar rajin mencuci tangan. Semprotan disinfektan pun kerap dilakukan di dalam pabrik agar virus berbahaya ini tidak menyebar.

Di sisi lain, dari segi kesehatan, pihak perusahaan pun menambah fasilitas di klinik yang ada di dalam pabrik. Dengan demikian, ketika ada hal yang kaitannya dengan COVID-19 bisa ditangani terlebih dahulu sebelum dirujuk ke rumah sakit terdekat.

"Kita lebih ke sana (pencegahan). Karena kalau operasional berhenti dan karyawan di rumahkan, mereka kan tetap harus dibayar," papar Rizal.

Rizal mengatakan, kebijakan untuk mengistirahatkan pekerja sementara waktu atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi opsi perusahaan yang sebenarnya tidak diinginkan. Dengan pemberhentian operasional pabrik bisa jadi akan ada karyawan yang dirumahkan sementara dan tidak mendapat gaji atau bahkan terkena PHK.

Dan saat ini API Jabar sepakat untuk tidak melakukan kedua hal tersebut kepada para karyawannya. "Kita usahakan agar industri tetap selamat. Jadi opsi PHK adalah keputusan terakhir kalau memang kondisinya sangat parah," papar Rizal.

API Jabar pun telah melakukan konsolidasi dengan para anggotanya. Rizal menuturkan, perubahan yang terjadi secara mendadak ini akan memberikan dampak – tidak hanya dampak kejut, tapi cenderung dampak destruktif terhadap industri jika pendekatan pemerintah masih
seperti dalam keadaan normal.

Penurunan permintaan pasar yang signifikan akan mengakibatkan penurunan drastis terhadap kinerja dan kemampuan bayar industri. API pun memohon intervensi pemerintah untuk memberikan relaksasi pembiayaan
tekait dampak pandemic COVID-19 ini agar TPT dapat menjaga aktivitas produksi dan mempertahankan serapan tenaga kerja, terutama menjelang Ramadan dan hari raya.

Berikut sejumlah hal yang diharap bisa dibantu pemerintah:

A. Sektor Keuangan

1. Relaksasi berupa penundaan sementara pembayaran pokok minimal 1 tahun tanpa
limitasi jumlah kredit.
2. Penurunan bunga kredit pinjaman.
3. Stimulus modal kerja untuk tetap berproduksi sehingga tidak jadi PHK di sektor TPT.

B. Sektor Perpajakan

1. Agar pemerintah memberi keringanan Pajak PPH Badan 50% untuk tahun 2020.
2. Kami juga mengusulkan kesempatan Perbaikan SPT Badan & Pribadi dengan membayar Pokok saja, dan penghapusan Sanksi.
3. Penundaan Tenggat Pembayaran PPH Badan yang semula 30 April menjadi 30 Oktober dan PPH Pribadi yang semula 31 Maret menjadi 30 September dengan penghapusan denda dan bunga.
4. Memperpanjang masa pembayaran PPN Keluaran menjadi 90 hari, sebagai contoh yang sekarang berjalan penjualan Maret PPN harus di setor April, kita mohon diperpanjang menjadi Juli. Pertimbangannya adalah barang yang dijual rata rata tempo pembayarannya 120 hari dan sebagai antisipasi perpanjangan waktu pembayaran lanjutan dari konsumen sebagai dampak dari perlambatan pasar.