Indonesian Audit Watch: Harus Ada Audit Perusahaan Tambang di Jabar
Bandung, IDN Times - Industri pertambangan saat ini menjadi persoalan serius yang ada di Jawa Barat. Dalam sejumlah kasus perusahaan tambang baik yang alami pailit maupun ilegal terus mencuat. Terbaru adalah penemuan kasus tambang ilegal yang ada di Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung.
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus mengatakan, Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedu Mulyadi yang berani membongkar tambang ilegal harus menjadi pemicu pemerintah daerah (Pemda) untuk membenahi industri pertambangan di daerahnya.
"Tinggal bagaimana Pemda memanfaatkan momentum ini untuk membuktikan bahwa mereka mampu mengelola aset daerah dengan profesional. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” kata Iskandar dalam diskusi di Kota Bandung, Jumat (31/1/2025).
1. Kerap ada penyimpangan keuangan pada industri tambang
Menurutnya, salah satu polemik industri pertambangan yang harus dicermati oleh Pemprov Jabar adalah pailitnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor yang bergerak di bidang pertambangan, PT. Prayoga Pertambangan Energi (PPE). Dengan potensi yang ada dan suntikan dana dari Pemkab Bogor perusahaan ini justru tidak sehat dalam menjalankan usahanya sehingga membuat kerugian
"Alih-alih berkembang, PT PPE justru terjebak dalam krisis keuangan dan ada indikasi kerugian negara miliaran rupiah serta dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan," papar Iskandar.
Krisis keuangan PT PPE akhirnya berujung pada putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Perusahaan ini sempat mencoba restrukturisasi utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 28 April 2021, tapi rencana perdamaian gagal dan pailit pun tak terhindarkan. Dampak dari kepailitan ini sangat serius karena para karyawan akhirnya harus tidak menerima gaji dalam beberapa tahun.
"Pemkab Bogor tidak boleh hanya diam, tetapi harus mengambil langkah-langkah konkret untuk membenahi PT PPE. Jika perusahaan ini bisa diselamatkan, maka ia bisa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kebijakan Dedi Mulyadi dalam memberantas tambang ilegal," kata dia.