Indonesia Siap Impor Dua Juta Ton Beras dari Thailand
Bandung, IDN Times - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan, kelangkaan beras yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia karena dampak El Nino dan tingginya ongkos produksi.
Kelangkaan ini menyebabkan melambungnya harga beras, seperti yang terjadi di Kota Bandung. Dalam satu pekan terakhir, masyarakat kesulitan mendapatkan beras premium di swalayan dan minimarket. Sedangkan harga beras di pasar tradisional pun mulai merangkak seiring kelanggkaan barang tersebut. Akibatnya, pedagang harus menaikkan harga untuk menutupi ongkos pembelian.
“Pertama, memang ongkos produksinya naik, di pupuknya naik, kemarin dampal dari El Nino kekeringan, kemudian air juga kurang sehingga panennya itu berkurang, sehingga hasilnya berkurang, otomatis harga naik,” kata Plt. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy ditemui di Kota Bandung, Kamis (15/2/2024) malam.
1. Masih memastikan produksi beras di dalam negeri
Menurut Sarwo, Bapanas siap mendatangkan beras impor dari negara Thailand sebanyak dua juta ton. Impor beras dilakukan apabila produksi dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan pangan di Indonesia.
“Kami tahun lalu juga mendatangkan beras dari beberapa negara untuk diimpor ke Indonesia. Tahun ini rencananya dari Thailand dengan besar du juta ton. Tahun kemarin itu 2,8 juta ton, tapi kalau misalnya produksi dalam negeri cukup, berarti impor itu tidak jadi,” jelasnya.
2. Sebut waktu tanam padi alami kemunduran
Sarwo pun membantah, kelangkaan beras ini dikarenakan kondisi menjelang Ramadan. Menurutnya, waktu tanam padi di Indonesia saat ini mengalami kemunduran, sehingga waktu panennya pun ikut mundur.
“Itu sebagai konsekuensi dari adanya El Nino,” kata dia.
3. Butuh keragaman pangan untuk antisipasi kelangkaan beras
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa keragaman konsumsi pangan merupakan salah satu entry point untuk memantapkan ketahanan pangan nasional.
"Keragaman konsumsi pangan merupakan aspek penting dalam proses membangun ketahanan pangan yang kokoh, mandiri, dan berdaulat. Karena itu skor PPH sebagai sebuah tolok ukur dalam melihat situasi konsumsi pangan menjadi penting,” kata Arief.
Saat ini pemerintah melalui Bapanas terus memastikan masyarakat memiliki akses pangan yang cukup merata, dan terjangkau melalui berbagai upaya.
“Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah setiap individu mampu memperoleh pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman sehingga dapat hidup sehat, aktif, dan produktif,” ucap dia.
Menurutnya, sejak Bapanas didirikan tahun 2022, ada 74 daerah dengan rawan pangan. Tahun 2023, berdasarkan data BPS, jumlah tersebut turun 14 persen menjadi 68 kabupaten/kota.
