IDI Jabar Usul Pemprov Terapkan PSBB Diperketat, Bukan PPKM Mikro

30 Jun 2021, 13:11 WIB

Default Image IDN

Bandung, IDN Times - Pemerintah sepertinya bakal mengeluarkan kebijakan baru dalam menekan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya Jawa dan Bali. Kebijakan baru itu bernama Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) sendiri akan mengikuti kebijakan PPKM Darurat. Lalu, bagaimana sikap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jabar melihat Kebijakan PPKM Darurat yang akan diberlakukan mulai 1 Juli 2021?

1. IDI Jabar lebih mengusulkan PSBB diperketat

ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jabar, Eka Mulyana mengatakan, sudah menyarankan pada Pemprov Jabar untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diperketat.

"Minggu lalu, yang kami usulkan PSBB diperketat. Artinya, oke lah tidak ada lockdown tapi PSBB ini diperketat. Sudah kami usulkan ke Pemprov Jabar pada minggu lalu," ujar Eka saat dihubungi, Rabu (30/6/2021).

2. Kondisi rumah sakit di Jabar sudah semakin memperihatinkan

Ilustrasi ruang isolasi COVID-19. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Eka menyebutkan, kondisi COVID-19 di Jabar saat ini semakin mengkhawatirkan, laporan mengenai banyaknya rumah sakit yang menutup sementara layanan karena sudah terlalu penuh menangani pasien corona, harus menjadi perhatian serius.

"Kami tahu rumah sakit pada kolaps, kemarin saya dapat laporan oksigen juga susah dicari, kemudian ada laporan beberapa rumah sakit tutup karena tidak bisa melayani, jadi ini sudah mulai merambat, kolaps," ujar dia.

Eka menegaskan, kondisi COVID-19 di Jabar harus menjadi perhatian semua pihak termasuk pemerintah. "Menurut saya, berlakukan PSBB diperketat," tegas Eka.

3. Jabar tidak bisa terapkan lockdown karena terbatas anggaran

Ilustrasi lockdown (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut Eka, usulan IDI pusat untuk lockdown selama dua pekan sudah tidak bisa diterapkan di Jabar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang mengatakan bahwa logistik masyarakat akan banyak terkendala karena kurang anggaran.

Padahal, lockdown sendiri kata Eka, sudah lebih efektif menekankan kasus COVID-19. Hal ini terbukti di beberapa negara yang sudah menerapkan lockdown, kemudian kasusnya tertangani. Selain itu, epidemiolog juga banyak menyarankan untuk opsi lockdown.

"Lockdown juga ini kewenangan pemerintah pusat. Jadi ada aspek-aspek non medis yang menjadi pertimbangan, kami dari IDI lebih ke aspek medis yang dipertimbangkan," kata dia.

4. Jabar siap terapkan PPKM Darurat

Ilustrasi lockdown (IDN Times/Arief Rahmat)

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil alias Emil mengatakan, kasus COVID-19 di Jabar hingga saat ini terus melonjak. Sehingga, kemungkinan langkah yang akan diambil oleh Pemprov Jabar yaitu PPKM mikro darurat.

"Sekitar 11 daerah menjadi zona merah, naik dari dua daerah, dan sesuai koordinasi Jawa-Bali, maka serempak akan diberlakukan PPKM Mikro Darurat," ujar Emil, melalui akun instagramnya, Rabu (30/6/2021).