IDI Cimahi: Pemotongan Insentif Nakes Bakal Berdampak Pada Daerah

Menurut Zakaria, pemotongan insentif nakes ini bukan hanya berurusan dengan personal tenaga kesehatan, namun pemotongan insentif juga berdampak buruk pada pelayanan kesehatan di daerah.

"Misal di BPSDM yang kini dijadikan ruang isolasi atau di pelayanan kesehatan yang bukan rumah sakit, itu kan memakai anggaran itu. Coba bayangkan, dengan gajih yang tidak seberapa dan risiko yang besar, ya sangat tidak tepatlah," kata Zakaria.

Zakaria meminta agar pemerintah pusat tepat mengambil kebijakan. Zakaria juga sudah mendorong agar DPR RI membatalkan wacana pemotongan insentif nakes itu. Menurutnya, masih ada kesempatan untuk membatalkan wacana itu sebelum menjadi kebijakan final.

"Kebetulan hari ini saya juga bertemu dengan DPR RI juga membahas itu. Ternyata itu belum final. Kalau itu terjadi, kita dari IDI sangat menyayangkan. DPR tadi berjanji agar kebijakan pemotongan insentif nakes itu tidak terjadi," sebutnya.

Meski demikian, Zakaria sadar betul bahwa anggaran pemerintah saat ini tengah menipis. Namun, jika mengorbankan nakes adalah kebijakan yang tidak tepat. Pasalnya, di tengah kasus COVID-19 yang menunggu ini pemerintah mustinya mensupport nakes bukan mengorbankan.

"Walaupun kita menyadari bahwa mungkin keuangan pemerintah semakin kesini semakin mepet. Tapi kalau bisa jangan anggaran nakes hang dikurangi," pungkasnya.