IAP Minta Presiden Prabowo Harus Serius Benahi 20 Wilayah Metropolitan

Bandung, IDN Times - Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) Indonesia meminta pemerintah lebih serius dalam membenahi 20 kawasan metropolitan untuk mewujudkan perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Ketua IAP Hendricus Andy Simarmata menuturkan, Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan penggunaan infrastruktur yang sudah ada, sekaligus melakukan penyelesaian lahan perkotaan dan tata ruang. Dengan perbaikan ini diharapkan ada kontribusi perkotaan untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional.
“(PDRB) metropolitan sebenarnya sangat besar, apabila masalah kemacetan, lingkungan dan keterbatasan infrastruktur dasar lainnya dapat diatasi. Masalah-masalah tersebut dapat mengakibatkan urbanisasi menjadi tidak produktif atau tidak optimal karena terdapat biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan,” jelas Andy melalui siaran pers, Senin (25/11/2024).
Saat ini Indonesia berada di persimpangan antara tantangan besar dan peluang transformatif. Pada 2045, lebih dari 65 persen penduduk Indonesia diproyeksikan akan bertempat tinggal perkotaan. Oleh karena itu, pembenahan pada 20 wilayah metropolitan menjadi agenda penting di Indonesia.
"Jika kita ingin masyarakat Indonesia sehat dan kompetitif, maka perencana maupun pemangku kepentingan harus memperbaiki kualitas hidup di wilayah perkotaan terlebih dahulu," kata dia.
1. Harus ada kerja sama pemerintah di pusat dan daerah
Pusat dan daerah, lanjutnya, perlu bekerja keras dalam upaya pembenahan wilayah metropolitan. Pembenahan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fasilitas yang sekarang sudah terbangun agar tercipta hidup layak guna mendukung produktifitas masyarakat perkotaan. Sebab, peningkatan produktivitas masyarakat akan mendukung ekosistem kegiatan ekonomi yang sehat.
“Indonesia di mata investor global itu attractive tetapi belum kompetitif, untuk itu perlu membenahi wilayah perkotaan metropolitan dengan mengoptimalkan penggunaan infrastruktur yang sudah ada dan pengadaan lahan perkotaan dan tata ruang untuk infrastruktur baru,” imbuh Andy.
Penyelesaian masalah lahan perkotaan dan tata ruang perlu memperhatikan beberapa kondisi di antaranya, sulitnya pembebasan tanah karena potensi konflik tenurial dan waktu pembebasan tanah yang lama, sehingga perlu alternatif skema lain selain melalui pemberian kompensasi. Hal ini yang akan menjadi pendorong kuat kawasan metropolitan menjadi lebih kompetitif serta akan menarik investasi pada skala nasional dan internasional.