Hoax Polisi Buka Kotak Suara, Santri Tasikmalaya Ditangkap

Meski demikian, Trunoyudo membenarkan bahwa kala itu memang ada sejumlah aparat termasuk TNI dan Polri, yang berjaga di Gudang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cipedes. Namun, aparat tersebut tak memiliki maksud lain selain melaksanakan tugasnya, yakni menjaga kelengkapan Pemilu 2019.

Hari itu, lanjut Trunoyudo, Polisi dan TNI bahkan sempat menghalau sebuah organisasi masyarakat di Tasikmalaya yang memaksa masuk ke dalam gudang. Namun, dalam video yang disebarkan tersebut, aparat keamanan justru dituduh membuka kotak surat suara.

Pasalnya, video amatir tersebut dibubuhi tulisan: Terjadi di Indihiang dan Cipedes Tasikmalaya Jawa Barat, Polisi Memaksa Ingin Membuka Kotak Suara, dihadang oleh FPI (Front Pembela Islam), Babinsa, dan Relawan 02.

“Saat itu ada ormas yang menginginkan masuk ke area pengamanan, ya, tentu kami cegah. Sebaliknya di situ (video tersebut) dikatakan justru mereka (ormas) yang mencegah aparat,” kata Trunoyudo, kepada wartawan di Markas Polda Jabar, Selasa (23/4). Ormas yang dimaksud polisi adalah FPI.

Informasi sejauh ini video tersebut direkam dan disebar dua hari lalu. Sesaat setelah video hoax tersebut, Direskrimsus langsung menyelidikinya.

“Semua itu tidak benar, maka dalam hal ini kami (Direskrimsus) langsung melakukan penyelidikan, kemudian Direktorat Siber langsung melakukan penangkapan dan pengungkapan kasus ini," tuturnya.

Menurut Trunoyudo, DMR merupakan seorang santri di salah satu pesantren di Tasikmalaya. Namun, selain menuntut ilmu agama, ia pun diketahui bekerja sebagai seorang petugas keamanan (Satpam) di salah satu bank di Tasikmalaya.

Selama menyebarkan video bohong itu, DMR mengaku tak memiliki tujuan khusus. Dia melakukannya karena iseng, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya.

"Videonya di instagram, nama akunnya amperacyber, saya bagikan juga di facebook. Tidak Ada motif apa-apa, tidak ada yang diolah, hanya membagi konten doang," ujar DMR.

Akun Instagram Amperacyber kemudian membagikan kembali video tersebut dengan teks pendukung: “Ada mslah apa pak?Ada tekanan dari kapolri kah? Di tunggu klarifikasi video pendek nya.”

Atas tindakannya, DMR terancam maksimal 6 tahun penjara dengan melanggar Pasal 45a ayat 2 kemudian juga pasal 28 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan juga Pasal 14 ayat 1 UU RI Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Ampercyber bukanlah akun yang dikelola oleh DMR. Namun, pelaku membagikannya kepada pengelola akun yang secara gamblang memberi dukungan penuh pada pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pada unggahan terakhir yang dilakukan hari ini, Selasa (23/4), Ampercyber membagikan sebuah tangkapan layar tentang berita 200 Pasukan Brimob Polda Maluku yang hendak dikirim ke Jakarta—di mana berita tersebut pun belum dipastikan kebenarannya.

Video berita tersebut diunggah dengan caption yang kontroversial. “PAK TITO PAK MOELDOKO.. APAKBAR KALIAN.. AKHIRNYA KALIAN MENAMPAKAN DIRI SEOLAH KALIAN TEGAS.. RENCANA CEMEN KALIAN SUDAH TERDETEKSI SEJAK AWAL….” Tulis Amperacyber, dengan huruf capital.