Hingga Semester I Serapan APBD Kota Bandung Baru 40 Persen

04 Jul 2023, 18:01 WIB

Ilustrasi Uang (IDN Times/Arief Rahmat)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mencatat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baru mencapai sekitar 40 persen hingga pertengahan tahun 2023.

Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, angka itu lebih rendah dari target yakni sebesar 50 persen. Adapun hal itu dikarenakan beberapa faktor seperti proses pelelangan proyek, hingga proses pengadaan barang dan jasa.

"Jadi itu yang terus kita dorong, kita akselerasi karena idealnya dalam satu semester itu kami ingin di 50 persen," kata Ema usai menghadiri Sidang Paripurna di Kantor DPRD Kota Bandung, Selasa (4/7/2023).

1. Ada beberapa proyek belum jalan

IDN Times/Istimewa

Dia mengatakan, beberapa proyek dari APBD yang masih berproses di antaranya perbaikan sejumlah kantor dinas, kantor kecamatan, kantor kelurahan, hingga puskesmas. Selain itu, ada juga untuk infrastruktur di antaranya perbaikan jalan hingga perbaikan trotoar.

"Trotoar juga belum dimulai tuh yang tiga lokasi yang di jalan paskal, Cihampelas, dan sebagian gatsu, kan itu juga belum jalan. Artinya perhitungan saya ini masih dalam proses pelelangan," kata Ema.

2. Proyek yang terlambat karena harus lelang

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Menurutnya, keterlambatan serapan APBD itu merupakan hal yang rutin terjadi setiap tahun. Namun, mayoritas keterlambatan itu hanya terjadi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kegiatan dengan anggaran besar.

"Kalau yang lain-lainnya saya pikir kalau sifatnya rutin, administrasi, rata-rata sudah di atas 50 persen. Kan kecamatan juga sudah ada yang di angka 65-70 persen dan sebagainya, itu yang tidak membutuhkan proses pelelangan," kata dia.

3. APBD Bandung pada 2023 capai Rp7,2 triliun

Mata uang Rupiah (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

Adapun pada 2023 ini, Pemerintah Kota Bandung menganggarkan Rp7,2 triliun untuk APBD. Anggaran tersebut mayoritas dialokasikan untum infrastruktur, perbaikan kantor, layanan kesehatan, hingga sektor pendidikan.