Harga Pangan Naik, Kepala Daerah di Ciayumajakuning Jangan Cuma Rapat

Erwan menekankan, komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, gula, telur, serta daging ayam kerap menjadi pemicu utama inflasi saat permintaan melonjak. Menurutnya, kepala daerah tidak bisa hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi harus memastikan kondisi pasar melalui pemantauan langsung.

“Ketersediaan dan kelancaran pasokan menjadi kunci. Jika terjadi gangguan kecil pada satu komoditas saja, efeknya bisa merembet ke komoditas lain dan mendorong inflasi,” ujarnya, Senin (9/2/2026).

Wilayah Ciayumajakuning, yang memiliki karakteristik sebagai sentra produksi sekaligus konsumen, dinilai rawan menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, daerah ini menopang pasokan pangan regional, namun di sisi lain juga menghadapi lonjakan konsumsi musiman.

Selain harga di pasar, Pemprov Jabar menyoroti lemahnya pengawasan distribusi sebagai salah satu celah yang kerap memicu distorsi harga. Erwan menilai, praktik penahanan pasokan atau distribusi yang tersendat sering kali terjadi ketika permintaan meningkat tajam.

Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota di Ciayumajakuning untuk memastikan rantai pasok berjalan normal, mulai dari tingkat produsen, distributor, hingga pasar tradisional. Tanpa intervensi cepat, keterlambatan distribusi berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memainkan harga.

“Pengendalian inflasi tidak cukup dengan operasi pasar sesaat. Yang lebih penting adalah memastikan distribusi berjalan lancar dan stok benar-benar tersedia,” katanya.

Faktor cuaca ekstrem juga menjadi perhatian serius. Curah hujan tinggi, banjir, dan potensi longsor dinilai berisiko menghambat produksi serta distribusi pangan di beberapa wilayah Ciayumajakuning. Kondisi ini berpotensi mempersempit pasokan dan memicu kenaikan harga secara tiba-tiba.

Pemprov Jabar meminta kepala daerah memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengantisipasi dampak cuaca terhadap logistik pangan.

Menurut Erwan, kesiapsiagaan terhadap risiko cuaca harus menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah, bukan sekadar respons darurat ketika harga sudah terlanjur naik.

Di tengah keterbatasan pengawasan pemerintah, Erwan juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam memantau harga bapokting. Warga diminta aktif melaporkan lonjakan harga yang tidak wajar sebagai bahan evaluasi dan dasar intervensi pemerintah daerah.

Secara umum, Pemprov Jabar menilai kondisi harga bapokting masih relatif terkendali. Namun, peringatan dini tetap disampaikan agar pemerintah daerah tidak lengah menghadapi dinamika pasar menjelang Idul Fitri.

“Stabilitas harga pangan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga stabilitas sosial. Kepala daerah di Ciayumajakuning memegang peran strategis untuk memastikan masyarakat tidak menjadi korban gejolak harga musiman,” kata Erwan.