Bandung, IDN Times - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung memvonis Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati selama delapan tahun penjara. Vonis dibacakan di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung Kelas IA, Jalan LL RE Martadinata, Selasa, (30/5/2023).
Vonis yang diberikan Hakim pada Sudrajad Dimyati lebih rendah 5 tahun dari tuntutan Penuntut Umum KPK. Adapun KPK sebelumnya menuntut Sudrajad dengan hukuman 13 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.
Vonis ini dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Joserizal. Dia mengatakan, terdakwa Sudrajad Dimyati terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
"Mengadili, memutuskan terdakwa terbukti bersalah. Menjatuhkan pidana kepada Sudrajad Dimyati dengan hukuman pidana penjara delapan tahun dan denda Rp1 miliar subsider kurungan 3 bulan penjara," ujar Ketua Majelis Hakim Joserizal.
Hakim menilai Sudrajad Dimyati terbukti menerima suap secara bersama-sama untuk kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana yaitu pembatalan homologasi.
Sudrajad dinyatakan melanggar pasal 12 huruf c Jo. Pasal 18 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Dalam putusan ini, hakim juga tidak, memberikan hukum tambahan seperti tuntutan JPU KPK yang meminta mengganti uang 80 ribu dolar Singapura kurun waktu satu bulan setelah vonis.
Hakim juga memberikan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan dalam vonis ini. Untuk yang memberatkan, hakim menilai perbuatan terdakwa tak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Terdakwa juga dianggap merusak kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung. Sedangkan hal meringankan terdakwa sopan, mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum," katanya.
Menanggapi vonis hakim, Sudrajad Dimyati langsung menyatakan banding. Hal ini disampaikan langsung oleh penasihat hukum Sudrajad Dimyati, Firman Wijaya, usai persidangan pada awak media.
"Kami hormati keputusan hakim. Tapi tadi klien kami Pak Dimyati langsung menyatakan banding," ucap Firman.
Firman menyatakan, melihat vonis Majelis Hakim, pihaknya menilai prosedur hukumnya sudah berjalan hanya saja substansi keadilan masih jauh dari kebenaran.
"Yang jelas kan goody bag yang disebut-sebut itu misterius sampai sekarang belum pernah jelas di mana. Padahal kan itu katanya OTT. Kalau OTT kan ada uangnya di goody bag. Kalau tidak ada (uangnya) ya gimana. Tapi ini asumsi ya," katanya.
Sebelumnya, Penuntut Umum KPK memberikan tuntutan pada Sudrajad dengan pidana penjara 13 tahun dan denda Rp1 miliar subsider kurungan 6 bulan penjara. Kemudian, Sudrajad diberikan pidana tambahan membayar uang pengganti 80 ribu dolar Singapura kurun waktu satu bulan setelah vonis.
Kemudian, jika Sudrajad tidak dapat dibayar maka harta kekayaan terdakwa dirampas dan jika tidak bisa dipenuhi dipidana 4 tahun.
"Tambahan pidana pengganti uang 80 ribu dolar Singapura selambatnya satu bulan. Apabila tidak bisa membayar maka dirampas harta kekayaan apabila tidak ada dipidana empat tahun," kata Penuntut KPK beberapa hari kemarin.
Sudrajad Dimyati sendiri didakwa menerima suap sebesar Rp80 ribu dolar Singapura untuk penanganan perkara kasasi terhasap KSP Intidana dengan pengaju perkara Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma.
Dana itu diberikan oleh pengacara mereka Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno melalui anggota kepaniteraan Desy Yustria, Muhajir Habibie, dan Elly Tri Pangestuti.