Habib Syarief Desak Pemerintah Lindungi Ruang Digital Anak

Habib menjelaskan, hak akses informasi termasuk kategori derogable atau hak yang dapat dibatasi secara sah oleh negara demi kepentingan publik. Sehingga, hal tersebut dinilai penting untuk menjadi pertimbangan.

"Maka saat negara melihat banyak kasus penyimpangan anak akibat konten di medsos maka harus ada langkah tegas untuk melindungi mereka," kata Habib.

Peran negara, kata Habib, merupakan parens patriae atau pelindung utama bagi warga negara yang rentan. Dalam usia tumbuh kembang, lanjut Habib, sosok anak dinilai belum mempunyai kapasitas memadai untuk memilah konten positif maupun negatif yang beredar di dunia maya.

"Ibarat pembatasan usia mengemudi, pengaturan gawai bertujuan melindungi anak dari bahaya yang belum mampu mereka nilai secara matang," tuturnya.

Dengan begitu, Habib mendesak agar regulasi tidak hanya berhenti pada aturan hukum, tetapi juga menyasar arsitektur teknologi. Dia meminta pemerintah mewajibkan pengembang teknologi untuk menerapkan sistem perlindungan anak sebagai pengaturan bawaan.

"Negara harus proaktif mendorong pengembang merancang perangkat yang aman sejak dari sistemnya. Kami ingin menyeimbangkan inovasi dengan kebijaksanaan moral," ujarnya.

Kebijakan ini, lanjut Habib, diharapkan dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cakap secara digital, tetapi juga kritis dan tangguh secara karakter. Menurutnya laju digitalisasi tidak akan bisa dibendung karena memang banyak memberikan kemanfaatan.

"Kendati demikian dibutuhkan pengaturan agar digitalisasi ini juga tidak memicu dampak negatif terutama bagi anak-anak kita," kata Habib Syarief.