Gunung Dirusak, Sungai Bersertifikat, Dedi Mulyadi Ajak Tobat Ekologi

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak agar pemerintah kabupaten dan kota serta warga pada umumnya untuk tobat ekologis. Hal ini muncul menyikapi banyaknya kesalahan tata ruang di Jabar yang berdampak kepada bencana alam.
Misalnya di wilayah Puncak Bogor yang kini dijadikan objek wisata, kemudian adanya lait bersertifikat di Bekasi, dan kini terbaru ada wilayah daerah aliran sungai disertifikat dan ada pemiliknya. Atas kondisi ini, Dedi Mulyadi mengharapkan agar pemerintah daerah segera taubat ekologi.
"Waktu puasa kami harus melakukan tobat ekologi dalam bahasa saya. Artinya, taubat pemerintah segera memperbaiki tata ruang, pola hidup masyarakat, untuk tidak lagi merusak sungai, menyudutkan sungai sebagai pembuangan rasa kebencian Padahal itu dibutuhkan," ujar Dedi setalah melakukan modifikasi cuaca di Bandung, Selasa (11/3/2025).
1. Dedi Mulyadi gandeng tentara awasi hulu sungai
Dedi memastikan ia sangat serius dalam mengurangi kebencanaan dengan melakukan penataan tata ruang. Bahkan, yang terbaru, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggandeng TNI untuk memperhatikan hulu, sungai.
"Hari Jumat saya akan bikin MoU dengan mabes AD, setelah berikutnya menghubungi mabes AU dan AL. Seluruh angkatan ini akan bekerja sama menjaga hulu sungai, daerah aliran sungai, muara sungai sampai laut. Udara itu melakukan pantauan. Tahun ini kami anggarkan," katanya.
2. Perlengkapan hidrometeorologi akan ditambah
Selain itu, Dedi juga akan menambah perlengkapan hidrometeorologi untuk BMKG untuk wilayah Jawa Barat. Ia mengatakan, Jawa Barat merupakan provinsi yang luas namun perlengkapan untuk analisa cuaca dan sebagainya masih kurang.
"Jawa Barat jangan dianggap provinsi hebat, karena nyatanya tidak. Radar saja gak punya. Melalui BMKG kami akan punya dua radar, satu di selatan, yang satu di Bandung. Akan punya alat mendeteksi kualitas udara di Jawa Barat," ucapnya.
3. Early warning sistem kebencanaan harus pararel
Kemudian, Dedi akan membuat secara pararel early warning sistem, di mana nantinya akan mempermudah masyarakat mendapatkan informasi peringatan dini kebencanaan. Hanya saja, ia memastikan hal itu masih dalam tahap perencanaan.
"Pemerintah sudah punya lembaga yang akan memasok pengetahuan tetapi pengetahuan dan perencanaan anggaran gak nyambung. Ini akan segera diubah metodologi pendekatan operasional pembangunan di Jawa Barat," kata dia.