Gubernur Dedi Angkat Bicara Ihwal Konflik Wagub dan Sekda

Konflik terbuka antara Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan dan Sekda Herman Suryatman kini mencuat di publik. Ketidakharmonisan keduanya dalam menjalankan roda pemerintahan turut disampaikan langsung oleh Erwan saat ditemui awak media di Gedung Sate, Senin (30/6/2025).

Pada saat itu, Erwan mengungkap semua kekesalannya karena jarang melihat Herman berada di ruang kerja Gedung Sate. Dia juga merasa jarang mendapatkan informasi apapun mengenai kegiatan pemerintahan.

Erwan pun menuding, Herman sudah kelewat batas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai Sekda Provinsi Jabar. Di mana harusnya membina administrasi dan aparatur pemerintah daerah, kini justru banyak bekerja di luar hal tersebut.

Akhirnya, kekesalan yang memupuk ini membuat Erwan menyampaikan semuanya kepada awak media. Dan tegas mengatakan hubungannya dengan Herman tidak akur.

"Memang ada keretakan, kenyataan ada keretakan. Ini kenyataan. Sudah di luar batas ya. Saya katakan sendiri sudah di luar batas, sudah di luar kemenangan-kewenangan dia," ujar Herman dengan nada tinggi dan kesal.

Rumor ketidakakuran keduanya mulai muncul sejak sebelum 100 hari masa kepemimpinan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan. Di mana posisi Erwan memang jarang terlihat langsung dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan berkaitan dengan program langsung. Misalnya seperti pelantikan kepala kepala dinas beberapa waktu lalu di Pabrik BYD, Kabupaten Subang.

Pernyataan ini pun dibenarkan oleh Erwan di mana dirinya tidak diberikan informasi mengenai adanya kegiatan tersebut. Bahkan, sampai kini Erwan mengklaim tidak tahu siapa saja kepala dinas di lingkungan Pemprov Jabar.

"Kan seharusnya seorang Sekda itu memberitahu, minimal ngasih tahu lah, Pak hari ini akan ada pelantikan, kepala dinas ini, kepala dinas itu," kata Erwan.

Kondisi ini terus berlanjut hingga membuat Erwan merasa kesal dan menyampaikan sentilannya di sela rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kamis (19/6/2025). Adapun rapat paripurna itu beragendakan pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.

Saat itu, anggota DPRD Jabar dari fraksi PDIP, Pipik Taufik Ismail menanyakan soal utang Provinsi Jabar kepada BPJS sekitar Rp300 miliar.

"Ini kasusnya di 2024, maka kami fraksi PDIP ingin meminta ketua TAPD untuk memberi penjelasan terkait permasalahan utang BPJS Rp300 milyar. Ini jadi permasalahan tata kelola keuangan di Jabar, karena mengganggu permasalahan keuangan BPJS di beberapa daerah di Jabar," ujar Pipik.

Kemudian, Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara sekaligus pimpinan sidang memberikan tanggapan dan mengantarkan bahwa utang tersebut akan direalisasikan di perubahan anggaran tahun ini. Setelah itu, Iswara melemparkan ke Erwan Setiawan.

Gayung bersambut, Erwan menjawab, jika penyampaian jawaban pelaksanaan APBD 2024 akan disampaikan oleh Sekda Jabar. Dia pun meminta anggota DPRD agar sekalian menanyakan ke mana saja Sekda. Sebab, menurutnya selama Paripurna Sekda dianggap tidak pernah hadir.

"Karena saya dengan Gubernur tahun 2024 belum menjabat, supaya lebih real, tadi yang disampaikan oleh yang terhormat juga dari fraksi PDIP," ujar Erwan.

"Dan juga sekalian tanyakeun (tanyain), kamana wae (kemana saja) Sekda. Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara Sekda hadir dan sekarang pun di kantor gak pernah ada, coba tanyakan yang terhormat anggota DRPD, terimakasih," katanya.