Genjot Pembangunan, Pemprov Jabar Akan Terbitkan Obligasi di 2021

Noneng menuturkan, urgensi dikeluarkannya obligasi daerah merujuk kepada nilai tabungan masyarakatnya. Selain itu, minat investasi tinggi bagi warga di provinsi dengan status berpenduduk terbesar se-Indonesia ini.

"Selain itu, kami berharap dengan obligasi daerah ini Provinsi Jabar bisa lebih mandiri dalam perekonomian. Selama ini struktur perekonomian 42 persen dari industri berbasis impor.

Kepada masyarakat yang membeli, Noneng menegaskan, mereka tetap beruntung karena akan mendapatkan pengembalian setiap bulannya sekaligus memiliki sumbangsih dalam membangun Jabar. 

"Hasil pembangunan (infrastruktur) kan kembali lagi ke masyarakat. Jadi masyarakat untung, Jabar membangun," tegas Noneng.

Untuk mendorong percepatan obligasi daerah bagi Jabar, Noneng memastikan timnya terus mempromosikan obligasi daerah sebagai inovasi dari investasi yang membawa partisipasi publik dalam membangun Jabar lebih berprestasi. 

"(Obligasi) utang, tetapi untuk membangun, bukan untuk konsumsi. Kalau pembangunan infrastruktur tinggi, tentu semua tahu manfaatnya, pertumbuhan ekonomi meningkat, bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran, menaikkan IPM. Jadi obligasi daerah menjadi hal yang sangat penting," tutupnya.

Pemprov Jabar merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang getol berupaya menerapkan aturan kebijakan obligasi daerah atau municipal bond.

Kebijakan yang dimaksud tercantum dalam tiga aturan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.04/2017, POJK Nomor 62/POJK.04/2017, dan POJK Nomor 63/POJK.04/2017, yang dirilis OJK pada Desember 2017.

Dalam keterangan OJK, obligasi daerah merupakan upaya mendukung dan meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai peningkatan daya saing nasional juga pemerataan ekonomi ke seluruh penjuru Tanah Air.

Pemprov Jabar bahkan telah mencantumkan obligasi daerah sebagai salah satu kolaborasi pendanaan pembangunan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, APBD Kab./Kota, dana umat, pinjaman daerah, Corporate Social Responsibility (CSR), serta Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Inovasi maupun kolaborasi dari segi pendanaan itu termasuk obligasi daerah, berkali-kali ditegaskan Gubernur Jabar Ridwan Kamil perlu dilakukan karena APBD hanya mampu mencukupi 10 persen dari yang dibutuhkan.

"Dalam membangun Jawa Barat, kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Negara-negara maju di dunia melakukan inovasi pembiayaan, salah satunya dengan bond atau obligasi," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.